Kulon Progo (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati menilai capaian indikator kinerja pemerintah kabupaten setempat yang dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 semua baik karena di atas target.
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Kamis, mengatakan berdasarkan Indikator Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 pencapaian kinerja secara makro sudah bagus.
"Namun demikian, ada tujuh prioritas program dari DIY, misalnya Dermaga Adikarto belum berhasil, dan bedah menoreh tidak bisa diukur, begitu pula Jogja Agro Park sampai detik ini tidak ada perkembangan pasti," kata Akhid.
Ia meminta Pemkab Kulon Progo segera melakukan koordinasi secara baik dengan kearifan lokal. Sejak 2013, urusan perikanan dan kelautan menjadi urusan provinsi. Namun perlu diketahui, Dermarga Adikarto mangkrak. Di sisi lain, Kulon Progo menjadi wilayah lokasi pembangunan dermaga.
"Pemkab harus serius mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, meski bukan kewenangan kabupaten," katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus LKPD Tahun Anggaran 2022 DPRD Kulon Progo Istana mempertanyakan kenapa angka kemiskinan hanya turun satu persen, padahal anggaran penanganan sangat besar.
"Begitu pula anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan anggaran kesehatan tinggi, namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.
Selanjutnya, kata Istana, penjabat bupati harus berani membuat terobosan dan program di luar keuangan APBD.
Ia mengaku dirinya baru saja melihat dan mendengarkan Musrembang Jawa Tengah, bagaimana penjabat Wali Kota Salatiga meskipun penjabat, tapi berani membuat program-program terobosan dan meminta anggaran kepada gubernur, bahkan ke presiden.
"Hasilnya, tidak hanya mengandalkan APBD yang ada, tapi melakukan terobosan terhadap upaya untuk mempercepat program di wilayahnya. Di Kulon Progo melaksanakan program yang sama, ini menjadi pertanyaan lain," katanya.
Istana mengatakan dengan LPKJ ini bisa mengetahui aspirasi dan pokok-pokok pikiran anggota dewan diakomodir dan terintegrasi dalam kegiatan masing-masing OPD dan visi misi capaian pemkab.
"Pokok-pokok pikiran dewan ini sejauh mana dilaksanakan. Seharusnya porsinya lebih besar karena penjabat bupati tidak terikat secara perencanaan teknokratis dan politis, tapi partisipatif berdasarkan pokok-pokok pikiran dewan," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana dalam Pemaparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 mengatakan Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.
Pada Tahun Anggaran 2022, kata dia, pihaknya masih melanjutkan penanganan COVID-19 dan dampaknya serta pemulihan ekonomi di wilayah ini.
"Atas laporan pengelolaan keuangan tahun 2022 saat ini sedang dilakukan pemeriksaan (audit) oleh BPK RI," katanya.
Selanjutnya terhadap angka pencapaian keuangan disampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2022 ("unaudited") sebesar Rp1,53 triliun dari target sebesar Rp1,50 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut berasal dari komponen pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemudian realisasi PAD 2022 ("unaudited") sebesar Rp308,16 miliar dari target sebesar Rp265,27 miliar atau mencapai 116,174 persen.
Realisasi pendapatan transfer pada 2022 ("unaudited") sebesar Rp1,215 miliar dari target sebesar Rp1,23 miliar atau mencapai 98,72 persen.
"Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja tahun 2022, antara lain belum optimalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) yang diwajibkan Kementerian Dalam Negeri, banyaknya ketentuan penggunaan dana transfer dari pemerintah dan kebijakan keuangan yang cepat berubah, maupun penanganan inflasi sehingga berdampak pada penurunan/penundaan terhadap target kinerja pembangunan," katanya.
Tri Saktiyana mengatakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi terdapat 17 program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah DIY yang tujuh di antaranya berlokasi di Kulon Progo yaitu Pembangunan Jalan Temon - Borobudur, Pembangunan SPAM Regional Kamijoro, Penyelesaian Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY, Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh, Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulon Progo dan Pengembangan Jogja Agro Park (JAP).
