Muhaimin Iskandar: Gerakkan potensi desa untuk penopang ekonomi nasional

Bantul (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menyatakan agar badan usaha milik desa atau BUMDes di seluruh Indonesia terus menggerakkan potensi desa masing-masing untuk menjadi penopang ekonomi nasional.

"Ini komitmen, serta kesungguhan kepala desa dan BUMDes untuk terus menggerakkan potensi yang dimiliki untuk menjadi penopang ekonomi regional maupun nasional," kata Muhaimin usai menghadiri dialog "BUMDes Inspiratif" di Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, Selasa.



Menurut dia, pemerintah telah membuat sejarah, yaitu dana desa telah merubah wajah kepemimpinan desa, dan partisipasi pembangunan betul-betul dahsyat karena lompatannya luar biasa setelah ada dana desa.

"Banyak efektivitas penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) melalui dana desa, ini luar biasa. Momentum ini kita jaga bersama kepala desa agar jangan sampai kesempatan emas penggunaan dana desa ini terlewatkan di masa akan datang," katanya.

Dengan demikian, kata Muhaimin target pemerintah pada 2024 dan ke depan minimal setiap desa bukan saja digelontorkan Rp1 miliar, akan tetapi bisa sampai Rp5 miliar.

"Sudah kita hitung semua, memungkinkan," katanya.

Wakil Ketua DPR melanjutkan, yang kedua separo dari dana desa di setiap desa bisa digunakan untuk ekonomi produktif baik di wisata desa, kebutuhan konsumsi produktivitas pangan dan seterusnya.

"Nah BUMDes nanti bisa jadi holding nasional yang besar sekali yang bisa menopang ekonomi nasional, di situlah kita berkomitmen dari Bantul ini supaya Indonesia membangun dari bawah yaitu dari desa," katanya.

Dia menyebutkan, tahun ini APBN mencapai Rp3.000 triliun yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, kemudian setelah penyisiran untuk kebutuhan renovasi jalan, perbaikan jalan anggarannya bisa sampai sebesar Rp300 triliun.

"Nah dana desa kalau Rp5 miliar itu cukup dari anggaran yang kita sisir dengan mengurangi persebaran pembangunan dana desa yang ada di semua kementerian, sekarang sekitar Rp200 triliun di berbagai kementerian langsung dilempar ke bawah," katanya.