Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut bahwa cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di daerah ini mencapai 97 persen dari total penduduk Bantul yang mencapai sekitar 950 ribu jiwa.
"Tingkat cakupan jaminan kesehatan di Bantul sudah mencapai 97 persen, tinggal tiga persen yang belum dijamin BPJS," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara RSUD Saras Adyatma Bantul dengan BPJS Kesehatan di Bantul, Selasa.
Oleh karena itu, kata dia, cakupan kepesertaan pada program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan tersebut akan terus dikejar hingga mencapai 100 persen, karena kesehatan itu hak rakyat yang harus dipenuhi negara.
Baca juga: Pemkab Bantul dan BPJS Kesehatan kerja sama pelayanan RSUD Saras Adyatma
Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Bantul dengan perjanjian kerja sama antara RSUD tipe D tersebut dengan BPJS Kesehatan, serta menambah peralatan kesehatan dan pendukungnya.
"Bagi yang mampu dalam kepesertaan BPJS Kesehatan-nya harus mandiri, dia membayar premi mandiri, bagi yang tidak mampu semua dikover pemerintah," katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Bantul Muhammad Subhan mengatakan upaya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan diantaranya dengan kegiatan mobile customer service yang dijadwalkan setiap seminggu dua kali.
"Jadi, kita mendekatkan pendaftaran maupun perubahan data-data keluarga di kecamatan ataupun di desa, termasuk juga kita pendaftaran secara daring, bukan hanya ke kantor, setiap Jumat juga buka loket di mal pelayanan publik," katanya.
Baca juga: 4.866 peserta BPJS Kesehatan di Kulon Progo dinonaktifkan
Dia menyebut dari cakupan kepesertaan 97 persen warga Bantul pada JKN, yang merupakan peserta kategori penerima bantuan iuran (PBI) sekitar 460 ribuan orang atau hampir 50 persen dari penduduk Bantul. Sisanya dari pekerja penerima upah dan mandiri.
"Kalau yang ditanggung pemerintah daerah ada sekitar 30 ribuan orang, sekitar 420 ribuan orang ditanggung pemerintah pusat. Pokoknya hampir 50 persen penduduk Bantul dikover pemerintah pusat dan daerah," katanya.
