KPU Sleman menerima estafet bendera Kirab Pemilu 2024 dari KPU Klaten

Sleman (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima estafet bendera Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di Pendopo Parasamya, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Jumat.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan kegiatan Kirab Pemilu 2024 ini merupakan bentuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan penuh kegembiraan dan profesional.

"Ini juga sebagai sarana integrasi bangsa," katanya.

Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo yang hadir dalam kesempatan itu berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, serta mengedepankan kerukunan antarmasyarakat.

"Walaupun berbeda pilihan, tapi kerukunan, keamanan kita jaga bersama. Sesuai dengan visi misi kita, sesarengan mbangun Sleman," katanya.

Dalam kegiatan yang mengangkat tema "Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa" ini turut diarak 18 bendera partai politik peserta Pemilu 2024.

Bendera yang diserahterimakan meliputi bendera Merah Putih, Pataka KPU dan sebuah peti hitam KPU. Bendera kirab yang diterima oleh KPU Sleman merupakan bendera yang diberangkatkan dari Pontianak, Kalimantan Barat.

Bendera Kirab Pemilu 2024 akan berada di Kabupaten Sleman selama enam hari ke depan dan selanjutnya akan diserahkan kepada KPU Kota Yogyakarta.

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Di Kabupaten Sleman, sosialisasi akan dilaksanakan di setiap kapanewon (kecamatan).

Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU RI Eberta Kawima yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini sudah dimulai sejak 14 Februari 2023.

Estafet bendera Kirab Pemilu 2024 dimulai dari delapan tempat di Indonesia, yaitu KPU RI, KIP Aceh, KPU Kota Batam, KPU Provinsi Kalimantan Barat, KPU Kalimantan Utara, KPU Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan KPU Provinsi Papua.

"Bendera tersebut melewati sebanyak 305 kabupaten/kota se-Indonesia dan dijadwalkan finis di KPU RI pada November 2023," katanya.