Sebanyak 47.753 KPM Gunungkidul terima BLT periode November-Desember 2023

Gunungkidul (ANTARA) - Sebanyak 47.753 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerima bantuan langsung tunai program keluarga harapan periode November-Desember 2023 sebesar Rp26,3 miliar.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Gunungkidul Herjun Pangaribowo di Gunungkidul, Senin, mengatakan berdasarkan rekap bantuan sosial PKH periode November-Desember total ada 47.753 KPM dengan nilai bantuan sebesar Rp26,3 miliar.

"BLT tersebut ditransfer ke nomor rekening langsung keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode November-Desember 2023," kata Herjun.

Ia mengatakan data penerima manfaat PKH diambil dari basis data yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Jumlah penerima terbanyak PKH ada di Kapanewon Semanu mencapai 4312 KPM. Total nominal bantuan yang diterimakan besarannya mencapai Rp2,38 miliar Terbanyak kedua dan ketiga Kapanewon Playen dan Wonosari. Playen 3 815 KPM jumlah nominal bantuan Rp1,99 miliar dan Kapanewon Wonosari 3691 KPM menerima Rp1,97 miliar.

"Terkecil Kapanewon Girisubo sebanyak 1.312 KPM nominal bantuan Rp787 juta," katanya.

Pencairan dilakukan secara bertahap atau per termin sesuai dengan alokasi kemensos. Besaran rupiah penerima bansos PKH variatif. Contoh, bansos lanjut usia (lansia) Rp600 ribu, anak sekolah jenjang pendidikan SMA sederajat Rp600 ribu, termasuk balita, anak usia lima tahun, SD, SMP dan disabilitas.

"Bansos PKH sudah masuk ke rekening KPM, sudah mulai diambil," katanya.

Herjun mengatakan di Gunungkidul pengambilan BLT PKH juga disalurkan melalui Kantor Pos Wonosari, jumlahnya sekitar 4.000 KPM. Data penerima PKH terus diperbarui.

"Masih ada kemungkinan nanti tambah data penerima lagi, karena sistemnya penyaluran PKH tidak sekali. Data turun per termin," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial (Dinsos) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gunungkidul Giyanto mengatakan sebanyak 1.0261 KPM dinonaktifkan secara otomatis dari penerima bansos.

"Tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, dinonaktifkan data penerima bansos dilakukan sejak Oktober 2023," kata Giyanto.