Yogyakarta (ANTARA) - Nahdliyin Nusantara akan menggelar musyawarah besar (mubes) di Yogyakarta, Minggu (28/1), menyikapi keadaan akhir-akhir ini di tingkat jamiyah yang tergerus dalam hiruk pikuk politik menjelang Pemilu 2024 dan akan diselenggarakannya Konbes NU dan Harlah Ke-101 NU di Yogyakarta pada 28-30 Januari 2024.
"Hal itu membawa Nahdliyin Nusantara untuk melakukan refleksi dengan menggelar mubes," kata Ketua Pelaksana Mubes Nahdliyin Nusantara Hasan Bashri Marwa, di Krapyak Yogyakarta, Sabtu.
Ia mengatakan berita dan video yang beredar di tengah warga NU memperlihatkan banyak Pengurus Harian NU dan Banom-Banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden tertentu secara terbuka sungguh meresahkan nahdliyin, karena penggunaan jamiyah untuk kepentingan politik praktis.
Padahal, dasar nilai-nilai keulamaan, yang berpijak pada ahlussunah wal jamaah an-Nahdliyyah, menegaskan arti pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, sehingga memberikan pengertian nilai-nilai ulama yang berpijak pada ahlusnnah wal jamaah adalah nilai-nilai ulama yang berpijak pada keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan, dan mengayomi (riayatul ummah).
Kemudian dasar-dasar politik Ahlussunnah Wal Jamaah an-Nahdliyyah, bukan untuk mencari kemenangan-kemenangan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai moral di dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan, dan berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap.
Berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Muktamar NU tahun 1999 dan 2002 tentang nasbul imam dan demokrasi dan tentang money politic, bahwa mengangkat imam itu wajib yang harus disertai dengan penciptaan masyarakat demokratis, sedangkan money politik itu adalah haram dan pengkhianatan.
Selain itu, juga berdasarkan hubungan di dalam jamiyah itu didasarkan pada AD ART, sehingga setiap jenjang kepemimpinan di dalam jamiyah adalah ranah kebijakan jamiyah yang juga perlu ditakar melalui ukuran-ukuran AD ART. Ketaatan pengurus jamiyah adalah puncaknya adab dalam berjamaah, dan tawashau bil haq dalam berjamaah adalah bagian dari implementasi berjamiyah yang ada AD ART-nya.
Dalam persoalan pemilu yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi, kata dia, PBNU harus mengambil sikap netral dan mengedepankan langkah-langkah politik kebangsaan yang mandiri dan mencerminkan karakter politik berbasis Aswaja.
"Rais Aam dan jajaran syuriah PBNU memiliki hak mutlak menegur dan memberhentikan pengurus PBNU yang terlibat langsung dengan praktik politik praktis dalam pemilu, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga NU menyalurkan hak politiknya dalam pemilu, dan tidak mengarahkan secara vulgar agar pengurus NU dari PBNU sampai MWC memihak kepada salah paslon capres dan cawapres," tuturnya.
Dalam mubes Nahdliyin Nusantara tersebut akan hadir KH As'ad Said Ali, KH Malik Madani, KH Asyhari Abta, KH Chaidar Muhaimin, KH Nawawi Yasin, Dr Gaffar Karim, KH M Imam Azis, dan KH Abdul Muhaimin.
