Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya dan pemerintah daerah soal potensi kerawanan Pilkada Jakarta.
Ia mengatakan bahwa pihaknya mengambil langkah tersebut berdasarkan pemetaan Bawaslu dalam Sistem Informasi Peta Kerawanan Pemilu (Sipekapilu) yang menempatkan Jakarta di posisi pertama, dan memenuhi empat dimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yakni konteks sosial politik, penyelenggara pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Kami kan mengambil itu dari sejarah Pilkada Jakarta. Sejarah Pilkada Jakarta jelas banyak masalah. Kemarin politisasi SARA, hoaks, konflik di tingkat grassroots (akar rumput) yang kami lihat pada pilkada di Jakarta sebelum ini," katanya saat memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Senin.
Selain itu, ia menyebut kondisi Jakarta yang sedang mengalami masa transisi dari status Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus Jakarta, juga perlu menjadi perhatian.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu telah komunikasi dengan Polda-Pemda soal Pilkada Jakarta rawan
Berita Lainnya
Izin edar 16 produk kosmetik menyerupai obat dengan jarum dicabut
Selasa, 12 November 2024 15:38 Wib
Bawaslu Kulon Progo meminta pengawas TPS pahami aturan pemilu
Kamis, 7 November 2024 13:15 Wib
Bawaslu Bantul menugaskan 1.487 pengawas TPS untuk Pilkada 2024
Senin, 4 November 2024 17:43 Wib
Bawaslu Bantul bekali pengawas Pilkada 2024 dengan sistem pengawasan online
Minggu, 3 November 2024 17:25 Wib
Bawaslu Kulon Progo ikutkan seluruh pengawas ad-hoc dalam jaminan kematian
Senin, 28 Oktober 2024 20:56 Wib
Bawaslu Bantul gandeng BPJS beri perlindungan kerja pengawas Pilkada 2024
Jumat, 25 Oktober 2024 13:35 Wib
Bawaslu Kulon Progo memastikan kebutuhan pengawas TPS terpenuhi
Sabtu, 19 Oktober 2024 13:29 Wib
Bawaslu Sleman mendaftarkan 1.987 pengawas pemilu ke BPJS Ketenagakerjaan
Rabu, 9 Oktober 2024 18:49 Wib