Kemendikbudristek luncurkan buku panduan persiapkan pelajar Indonesia hadapi perubahan iklim

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek merilis Panduan Pendidikan Perubahan Iklim guna mempersiapkan sekaligus memperkuat ketangguhan siswa dalam merespon perubahan iklim.

 

Dalam rilis yang disiarkan oleh pihaknya di Jakarta pada Selasa, panduan yang merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka itu diharapkan bisa membantu pemerintah daerah, sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan berbagai mitra pembangunan pendidikan dalam menerapkan pendidikan yang memperkuat kesadaran perubahan iklim dan berbagai langkah kolaboratif untuk menanggulanginya.

 

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menegaskan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menerapkan cara hidup yang ramah lingkungan untuk masa depan bumi dan lingkungan sehingga penting untuk mempersiapkan generasi penerus yang sadar akan ekonomi hijau.

 

“Sejalan dengan semangat Merdeka Belajar, perubahan iklim ditawarkan sebagai sebuah pilihan tema untuk P5, bukan suatu kewajiban. Jika sekolah memilih tema perubahan iklim, kami mendorong agar implementasinya memanfaatkan aset yang memang dimiliki sekolah, sehingga tidak membebani orang tua dengan biaya tambahan,” ujar Nadiem.

 

Pada kesempatan yang sama, Kepala BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo menyebutkan pentingnya pemahaman dan kesadaran sejak dini terhadap isu perubahan iklim, yang juga dapat terjadi karena aktivitas manusia (antropogenik).

Menurut Anindito, dengan kesadaran dan pemahaman yang ditanamkan sejak dini, anak-anak bisa mempersiapkan diri dan berperan aktif dalam merespons perubahan iklim.

Krisis iklim yang sedang terjadi akan sangat dirasakan oleh anak-anak dan generasi muda, yang nantinya akan berdampak sangat besar pada hasil belajar dan kesejahteraan hidup mereka.

 

 

Panduan ini disusun melalui proses partisipatif dan kolaboratif. Dalam penyusunannya sejak Juni 2023, Kemendikbudristek telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, akademisi, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, komunitas, serta lembaga swadaya masyarakat.