Pemkab Kulon Progo menyiapkan skenario baru turunkan kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan skenario atau kebijakan baru di wilayah tersebut karena angka kemiskinan sebesar 15,62 persen dan pada 2024 ini tidak mengalami penurunan signifikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin, mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, garis kemiskinan di Kulon Progo pada 2024 sebesar Rp438.007 per bulan per kapita atau mengalami kenaikan dibandingkan pada 2023 sebesar Rp416.870 per bulan per kapita.

"Kalau masyarakat dalam satu keluarga yang jumlah anggotanya empat orang, dan pendapatannya kurang dari Rp438.007, pasti masuk warga miskin. Akibatnya, angka kemiskinan di Kulon Progo pada 2023-2024 hanya turun 0,02 persen. Sehingga, kami harus menyiapkan skema atau skenario baru menurunkan kemiskinan," kata Triyono.

Dia mengatakan beberapa tahun terakhir, Kulon Progo memiliki program melakukan uji coba penanganan kemiskinan di empat kapanewon dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni Kokap, Samigaluh, Sentolo, dan Pengasih, yang tersebar di 10 desa/kalurahan termiskin.

Pemkab Kulon Progo segera melakukan evaluasi program ini. Kalau membawa dampak signifikan, maka dilanjutkan program tersebut.

"Dengan melihat kondisi kemiskinan pada 2024 ini turunnya tidak signifikan, kami akan evaluasi lagi di 10 desa tersebut. Apakah terjadi penurunan kemiskinan atau tidak. Kalau tidak, akan kembali sama seperti 2023, semua warga miskin kita beri bantuan," katanya.

Lebih lanjut, Triyono mengaku sangat prihatin dengan penurunan angka kemiskinan Kulon Progo pada 2024 hanya 0,02 persen atau 15,62 persen dari sebelumnya 16,64 persen. Padahal selama tiga tahun terakhir, penurunan angka kemiskinan tertinggi di DIY, tahun ini ternyata paling rendah di DIY.

"Setelah kami cermati, garis kemiskinan itu, persentase kenaikannya paling tinggi di DIY. Jadi, kemungkinan dampak dari Bandara YIA, dari pergerakan ekonomi, dan tahun lalu pertumbuhan ekonomi tertinggi, menyebabkan peningkatan garis kemiskinan tertinggi. Sehingga, masyarakat belum merasakan manfaat kenaikan pendapatannya," katanya.

Menurut Triyono, ketika garis kemiskinan itu naiknya cukup signifikan, maka penurunan angka kemiskinan cukup rendah. Hal ini, disampaikan ke BPS. Dan BPS juga tidak membantah agumentasinya.

Triyono mengatakan upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Kulon Progo pada 2024 relatif sama dengan 2023. Sehingga menjadi cambuk bagi semua OPD untuk menurunkan kemiskinan.

Dari resmi yang disampaikan oleh BPS, ada sawah yang terkena wereng batang coklat, sehingga menurunkan produksi padi di Kulon Progo. Hal ini menjadi kondisi di luar kendali pemkab. Meski menanggulangi wereng hama batang coklat itu sudah mengeluarkan biaya tak terduga. Kalau tidak dikeluarkan mungkin akan parah lagi serangan wereng batang coklat itu.

"Upaya-upaya yang kami melakukan sudah maksimal, tapi karena hama wereng batang coklat terlanjur menyerang, sangat berpengaruh terharap produksi padi di Kulon Progo. Pada saat BPS melakukan survei, waktu sekitar Maret dan April," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Lucius Bowo Pristiyanto mengatakan Dinsos PPPA Kulon Progo memperbanyak program Kelompok Ekonomi Produktif (KEP) Desa PRIMA merupakan salah satu wadah untuk menjadikan perempuan-perempuan menjadi lebih berdaya dan lebih mandiri baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik.

"Tujuan akhir dari KEP Desa Prima, yakni perempuan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi keluarga dan pembangunan masyarakat," kata Bowo.

Menurutnya, sumber daya manusia dan kapasitas perempuan di Kulon Progo harus terus ditingkatkan agar mampu meningkatkan kualitas keluarga yang lebih berdaya.

Hal ini dikarenakan Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kulon Progo masih berada di urutan keempat se-DIY. hal ini diantara penyebabnya karena masih rendahnya sumbangan ekonomi perempuan.

"Oleh karena itu, perempuan didorong untuk lebih berdaya meningkatkan usahanya melalui kegiatan di KEP Desa Prima," katanya.

Selain itu, lanjut Bowo, bantuan rutin bagi warga kurang mampu lebih dari 47 ribu jiwa warga miskin mendapat bantuan kebutuhan pokok.

"Kami tetap melaksanakan program bantuan sosial bagi warga kurang mampu, baik anggaran pusat, provinsi dan kabupaten," katanya.