Jakarta (ANTARA) -
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Sejauh ini, menurutnya alokasi anggaran pada APBN 2025 sudah ditetapkan. Jika nantinya sampai perlu ada perubahan, maka hal itu akan masuk pada APBN Perubahan (APBNP).
"Karena ini tidak ada hubungan dengan postur," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Selain itu, menurutnya anggaran untuk kementerian-kementerian baru, nantinya harus tetap menempuh persetujuan dari setiap komisi masing-masing di DPR RI, sebagai mitra kerja sesuai bidangnya.
Di samping itu, menurutnya dalam Undang-Undang tentang APBN 2025 pun tertuang pasal yang memberikan keleluasaan anggaran bagi Presiden terpilih untuk menambah kementerian dan badan, atau memecah kementerian yang ada.
"Maka anggarannya kemudian disiapkan di cadangan lain-lain," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua Banggar DPR: APBN tak terpengaruh jika kementerian bertambah
