Sleman (ANTARA) - Calon Bupati Sleman nomor urut dua Harda Kiswaya bertemu dengan warga Aisyiyah Kapanewon Gamping di GOR UD Fajar Group, Balecatur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Harda Kiswaya yang berpasangan dengan Danang Maharsa di Pilkada Sleman 2024 menerima sejumlah masukan dan harapan dari Organisasi Sayap Perempuan Muhammadiyah tersebut.
"Kami berharap pemerintahan Sleman mendatang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan," kata Ketua Pengurus Cabang Aisyiyah Gamping, Zuliani Rusida di Sleman, Selasa, dalam rilisnya.
Zuliani secara khusus juga meminta kepada Harda Kiswaya jika kelak terpilih sebagai Bupati Sleman agar menginisiasi pendirian Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPAID) di Sleman.
"Saat ini, hanya Kota Yogyakarta dan Bantul yang telah memiliki KPAID. Kami berharap Sleman segera menyusul," tambahnya.
Dengan adanya KPAID di Sleman, Zuliani yakin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Sleman dapat lebih dioptimalkan.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pengembangan mental dan akhlak masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Harda Kiswaya berjanji untuk mewujudkan Sleman yang lebih baik bagi seluruh warganya, termasuk menjadi daerah yang lebih ramah terhadap perempuan dan anak.
"Saya dan Mas Danang (Maharsa) sangat membutuhkan masukan dari berbagai pihak, termasuk PC Aisyiyah Gamping. Kami berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati jika kelak diberikan amanah," kata Harda.
Berita Lainnya
Bawaslu Sleman periksa camat dan lurah terkait pelanggaran netralitas pilkada
Selasa, 15 Oktober 2024 21:39 Wib
BKKBN DIY mengajak pemangku kepentingan berperan aktif turunkan stunting
Selasa, 15 Oktober 2024 20:28 Wib
DJPb DIY: Realisasi APBN turunkan stunting capai Rp16,53 miliar
Selasa, 15 Oktober 2024 20:26 Wib
Disperindag Sleman luncurkan aplikasi "Simpelomas" mudahan layanan kemetrologian
Selasa, 15 Oktober 2024 15:56 Wib
Bawaslu Sleman melayangkan 187 imbauan netralitas ke instansi pemerintah
Selasa, 15 Oktober 2024 12:59 Wib