Jakarta (ANTARA) - Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat pekerja, termasuk para jurnalis. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, mengumumkan alokasi khusus rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit.
“Wartawan sudah kami alokasikan 1.000 ya,” kata Ara usai menghadiri acara open house Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, di Jakarta, Selasa (1/4) malam.
Program rumah subsidi ini masuk dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang tidak hanya menyasar wartawan, tetapi juga profesi lain seperti petani, nelayan, buruh, tenaga migran, tenaga kesehatan, hingga aparat TNI-Polri.
“Kami juga alokasikan 20.000 unit buat petani, nelayan, buruh, tenaga migran. Tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dan nakes masyarakat sebanyak 30.000 unit. Prajurit TNI AD sekitar 5.000 unit, dan personel kepolisian 14.500 rumah subsidi,” urainya.
Baca juga: Kunci rumah subsidi untuk guru diserahkan serentak 25 Maret
Ara menyebut dari total kuota 220.000 rumah subsidi tahun ini, penentuan penerima dilakukan dengan pertimbangan matang untuk memastikan kepastian bagi semua pihak — mulai dari perbankan, pengembang, Tapera, hingga konsumen.
"Kenapa kita buat itu? Supaya ada kepastian. Bagi siapa? Bagi bank, penyalur, bagi Tapera, bagi pengembang, dan bagi konsumen," tegasnya.
Guna menyiapkan eksekusi program, Menteri PKP akan mengundang perwakilan dari masing-masing profesi. Termasuk organisasi wartawan, perawat, hingga bidan, untuk membahas teknis dan kriteria penerima rumah subsidi.
“Seperti ketua umum dari pada perawat kita undang. Ketua umum bidan kita ajak ngomong. Nanti yang wartawan ya pasti kita ajak ngomong organisasinya dan perwakilan wartawannya,” jelas Ara.
Proyek perumahan subsidi ini direncanakan tersebar di seluruh Indonesia, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Berkat dukungan tersebut, pemerintah berhasil menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dari 5% menjadi 4%, yang berdampak positif untuk sektor perumahan subsidi dan komersial.
Baca juga: Presiden Prabowo umumkan skema FLPP untuk 3 juta rumah murah
Namun, Ara menekankan bahwa kualitas rumah subsidi akan menjadi prioritas utama. Presiden Prabowo, kata dia, memberi arahan tegas agar rumah subsidi tidak asal bangun.
“Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak tepat sasaran. Jangan lagi ada rumah subsidi yang tidak berkualitas. Yang belum setahun sudah hubinya naik, retak-retak, tembok, kasian kan,” ucapnya.
Untuk menjaga kualitas dan ketepatan sasaran, Kementerian PKP juga akan melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit lapangan. Penyaluran rumah subsidi akan merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), yang kini memiliki informasi rinci berdasarkan nama, alamat, hingga kemampuan belanja individu.
Ara mengungkapkan data desil BPS menunjukkan bahwa kelompok pertama hanya mampu membelanjakan sekitar Rp400 ribu per bulan, desil kedua Rp600 ribu, dan desil ketiga Rp900 ribu. Data ini akan dijadikan acuan dalam menentukan siapa saja yang benar-benar layak menerima bantuan.
Dengan pendekatan baru ini, Ara berharap rumah subsidi tidak lagi salah sasaran dan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat pekerja, termasuk para pejuang informasi—wartawan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah siapkan rumah subsidi bagi wartawan dan petani
