Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa kepastian pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi faktor krusial dalam menarik minat para investor.
Dalam rapat bersama Kementerian PAN-RB dan Otorita IKN di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (22/4), Rifqinizamy menyatakan bahwa kejelasan soal ASN bukan hanya soal administratif, tapi juga berpengaruh langsung terhadap keyakinan investor terhadap proyek IKN.
"Karena kalau IKN itu dalam tanda kutip belum berpenduduk, maka rasanya mustahil investor datang ke IKN," ungkapnya di sela-sela rapat.
Ia menekankan, kehadiran investor sangat penting untuk mendukung pembangunan layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, hotel, dan restoran yang akan menjadi fondasi kota baru tersebut.
Rifqinizamy membeberkan bahwa berdasarkan informasi pemerintah, IKN kini mampu menampung sekitar 9.500 ASN. Kapasitas itu akan ditingkatkan hingga mencapai 13.000 ASN pada 2028. Namun, kejelasan jadwal dan mekanisme pemindahan dinilai masih abu-abu.
Baca juga: Progres 87,9 persen pembangunan IKN: Cek anggaran yang digelontorkan
Baca juga: IKN tetap dibangun, Anggaran Rp48,8 triliun dialokasikan hingga 2029
"Walaupun dari sisi tingkat hunian yang disediakan hingga 2028 baru mampu menampung sekitar 13.000 ASN," tambahnya.
Sayangnya, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, menurutnya, belum bisa memberikan kepastian terkait waktu pelaksanaan pemindahan, karena keputusan final tetap berada di tangan Presiden.
Komisi II DPR RI, lanjut Rifqinizamy, telah menyetujui anggaran sebesar Rp14,5 triliun untuk membangun infrastruktur IKN, termasuk perkantoran dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, ia menuntut kejelasan tindak lanjut pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibiayai negara tersebut.
"Lalu bangunan itu mau diapakan? Jawabannya kan adalah bangunan itu akan difungsikan untuk perkantoran dan pemukiman. Lalu pertanyaan berikutnya, kapan? Siapa saja yang akan mengisi?" tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Otorita IKN menjadi satu-satunya lembaga yang tidak mengalami pemotongan anggaran, bahkan justru mendapatkan tambahan. Hal ini, menurutnya, memperkuat alasan untuk segera memberikan kepastian kebijakan soal ASN.
Baca juga: Kepala OIKN: "Ground breaking" IKN oleh presiden menunggu jadwal
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi II DPR: Kejelasan pindahan ASN ke IKN penting untuk investor
