Jakarta (ANTARA) - Pemerintah didorong untuk segera menggelar lelang spektrum frekuensi demi mempercepat pemerataan layanan 5G di seluruh wilayah Indonesia. Dorongan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif ICT Institute sekaligus pengamat telekomunikasi Heru Sutadi.
Heru menilai lambatnya perkembangan jaringan 5G di Tanah Air tidak terlepas dari terbatasnya alat produksi operator telekomunikasi, yaitu spektrum frekuensi, terutama di pita 700 MHz dan 3500 MHz.
"Saat ini, perkembangan 5G masih belum seperti diharapkan sehingga masyarakat belum bisa menggunakannya secara maksimal dan merata di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan utamanya adalah karena operator terkendala alat produksi berupa spektrum frekuensi," kata Heru saat dihubungi ANTARA, Senin.
Ia menegaskan bahwa proses lelang frekuensi yang sudah diwacanakan sejak tahun lalu perlu segera direalisasikan agar operator dapat memperluas cakupan layanan 5G dengan optimal.
Baca juga: China Unicom akan hadirkan 5G-Advanced
Tidak hanya itu, Heru juga mendorong agar pemerintah menetapkan harga spektrum yang lebih terjangkau bagi operator. Hal ini penting karena beban biaya izin dan operasional di daerah dinilai masih tinggi.
"Hal itu karena regulatory cost atau biaya terkait perizinan, penggunaan spektrum hingga retribusi di daerah masih tinggi, di mana total sekitar 12 persen, yang tentunya membuat bisnis telekomunikasi berbiaya tinggi," ujarnya.
Terkait pemanfaatan teknologi 5G, Heru mengusulkan agar prioritas penggunaan diarahkan untuk sektor industri seperti pabrik, serta layanan individu di kawasan perumahan melalui jaringan WiFi.
"Segmen yang pas mungkin pabrik, kemudian yang pasti individu karena ponsel itu kan layanan individu, yang mungkin bisa ditingkatkan ke perumahan dengan layanan Wifi," ucapnya.
Baca juga: POCO M7 Pro 5G meluncur 7 April 2025, segini harganya
Sementara untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Heru menyebutkan bahwa kebutuhan akan jaringan berkecepatan tinggi saat ini sudah dapat dipenuhi melalui teknologi satelit orbit rendah (LEO), seperti Starlink maupun Satria dari Bakti Komdigi.
Dalam upaya mempercepat penggelaran 5G, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga tengah mendorong implementasi model Multi-Operator Core Network (MOCN), sebuah model berbagi infrastruktur yang telah sukses diterapkan di Malaysia. Melalui pendekatan ini, operator bisa memperluas jaringan secara efisien tanpa harus membangun infrastruktur sendiri.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga menjadi strategi penting. Dengan menggunakan tiang listrik untuk distribusi serat optik, investasi pengembangan jaringan dapat ditekan hingga 67 persen, membuka jalan bagi percepatan akses internet di daerah-daerah yang selama ini masih minim layanan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat sebut lelang frekuensi percepat pemerataan akses 5G
