Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta mengoptimalkan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan kepada parpol yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Dengan bantuan keuangan, kami berharap parpol dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya, baik dalam aspek pendidikan politik maupun dalam membangun organisasi yang lebih tertata dan akuntabel," kata Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta membacakan sambutan Bupati Abdul Halim Muslih pada serah terima bantuan keuangan itu di Bantul, Rabu.
Dia juga berharap, bantuan parpol mampu meningkatkan fungsi parpol dalam mendorong partisipasi masyarakat yang berkualitas melalui pendidikan politik, serta memperkuat proses kaderisasi dan sistem rekrutmen politik secara profesional dan transparan.
"Ini adalah bagian dari upaya bersama dalam membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Bantul," katanya.
Baca juga: Bawaslu Bantul menggagas program pendidikan politik kepada masyarakat
Pada 2025, bantuan keuangan dari Bantul disalurkan kepada sembilan parpol. Untuk PDIP menerima sebesar Rp561 juta, PKB menerima bantuan sebesar Rp324,8 juta, Partai Gerindra menerima sebesar Rp247,5 juta, PKS menerima bantuan Rp218,9 juta, Partai Golkar menerima bantuan Rp201,1 juta.
Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) menerima bantuan keuangan sebesar Rp148,7 juta, Partai Demokrat menerima bantuan Rp110,6 juta, dan PPP sebesar Rp104,7 juta, kemudian untuk Partai Ummat besaran bantuan belum diumumkan pada kesempatan ini.
Pemkab Bantul memberikan apresiasi kepada seluruh partai politik di Bantul atas kontribusinya dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu.
Baca juga: Bawaslu Bantul perkuat gerakan antipolitik uang di desa guna kawal demokrasi
"Kami apresiasi parpol yang telah berperan aktif dalam berbagai agenda demokrasi. Sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik merupakan pilar penting dalam membangun masyarakat yang demokratis dan sejahtera," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bantuan keuangan parpol merupakan amanat undang-undang yang diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik. Pemanfaatan dana juga akan diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi dasar pengelolaannya.
"Partai politik memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk membangkitkan kesadaran politik masyarakat, menjaga persatuan, dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi di tengah keberagaman," katanya.
Baca juga: Bawaslu Bantul mendampingi gerakan desa antipolitik uang
