Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus melakukan berbagai upaya mengembangkan dunia perfilman untuk melestarikan budaya dan menegaskan kembali posisi film sebagai medium strategis pelestarian budaya sekaligus instrumen edukatif bagi masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Literasi dan Edukasi Hukum Perfilman dan Penyensoran yang digelar Lembaga Sensor Film (LSF) RI di Yogyakarta, Rabu (23/7).
Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi dalam sambutannya menekankan bahwa sinema bukan semata urusan estetika atau pasar, melainkan bagian penting dari arsitektur kebudayaan.
“Pemerintah Daerah DIY telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dunia perfilman yang bertujuan untuk melestarikan budaya. Budaya yang ada di DIY merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keistimewaan DIY,” ujar Dian.
Dian menyatakan bahwa perfilman lokal di Yogyakarta membutuhkan ruang literasi hukum dan kebijakan agar para sineas muda dapat berkarya secara bebas, namun tetap dalam koridor yang bertanggung jawab.
“Kami juga berharap kegiatan ini dapat membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama membangun ekosistem film yang lebih baik dan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta memperhatikan teman-teman para sineas di DIY untuk lebih mengangkat kearifan-kearifan lokal atau objek dan subjek kebudayaan di DIY sehingga nanti dapat semakin berkembang," katanya.
Dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua LSF Noorca M. Massardi, serta dua narasumber kunci, yakni Hairus Salim (LSF RI) dan praktisi film Viko Amanda menyampaikan wawasan seputar regulasi penyensoran dan tantangan kreativitas sineas masa kini. Diskusi yang diikuti pelajar, mahasiswa, komunitas film, hingga rumah produksi ini berlangsung dinamis dan membuka ruang baru untuk kolaborasi lintas institusi.
