Bantul (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta masih menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait kegiatan atau program yang terkena efisiensi dampak pengurangan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun 2026.
"Untuk saat ini kami belum tahu, karena rapat kemarin baru membicarakan secara umum, secara keseluruhan kabupaten. Nah, untuk masing-masing OPD, termasuk kami di Kominfo, masih menunggu arahan lebih lanjut," kata Kepala Dinas Kominfo Bantul Bobot Ariffi Aidin di Bantul, Sabtu.
Menurut dia Pemerintah Kabupaten Bantul akan mengalami pengurangan TKD yang cukup signifikan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026, yakni sebesar Rp156 miliar hingga Rp157 miliar dibandingkan dengan tahun 2025.
Meski demikian, pihaknya belum mendapat informasi apakah besaran alokasi TKD untuk Dinas Kominfo Bantul akan dikurangi, atau dipertahankan, atau bahkan ditambah.
Baca juga: Dirjen Kemenkeu temui Sultan HB X bahas sinergi fiskal hadapi TKD 2026
"Sampai hari ini belum ada informasi, kami harus bagaimana. Apakah nanti dikurangi, apakah tetap, atau malah ditambah. Kita menunggu kebijakan dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati," katanya.
Namun demikian, Dinas Kominfo Bantul telah menyiapkan sejumlah usulan program prioritas untuk tahun 2026. Salah satunya adalah perluasan jaringan internet patriotik yang ditargetkan bisa menjangkau seluruh kelurahan bahkan hingga ke sekolah-sekolah.
"Kalau usulan prioritas kami ke depan, seluruh jaringan patriotik diharapkan bisa sampai ke sekolah-sekolah. Itu sudah kami ajukan untuk tahun 2026, termasuk juga penambahan kamera pengawas CCTV di beberapa titik," katanya.
Baca juga: Mendagri-Menkeu menegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD
Sementara terkait adanya penyesuaian atau penekanan terhadap program strategis di instansinya akibat pengurangan TKD, pihaknya masih menunggu kebijakan resmi dari pimpinan daerah.
"Kita belum tahu nanti kebijakannya seperti apa, kita tidak perlu berandai-andai dulu. Nanti saja kita sampaikan kalau sudah ada keputusan resmi," katanya.
Baca juga: Mensesneg: Para kepala daerah sudah diberi penjelasan soal pemotongan TKD
Baca juga: DPD menilai kepala daerah wajar keberatan ketika TKD dipotong
