Sleman (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil menuntaskan 274 laporan pada 2025 atau melebihi target penutupan yang ditetapkan sebanyak 179 laporan atau pencapaian 153,07 persen.
"Pencapaian ini membuktikan Ombudsman DIY tidak hanya menerima keluhan, tetapi juga memberikan penyelesaian, khusus laporan yang diterima tahun ini 139 laporan atau 66,19 persen dari total 218 laporan telah ditutup," kata Kepala Perwakilan ORI DIY Muflihul Hadi saat Konferensi Pers Pemaparan Capaian Kinerja ORI Perwakilan DIY Tahun 2025 di Sleman, Senin.
Menurut dia, total ada 344 masyarakat yang mengakses layanan Ombudsman, dengan 218 laporan memenuhi syarat untuk dilakukan investigasi, 115 untuk konsultasi, dan 11 tembusan surat.
"Sebagian besar laporan yang diterima berasal dari Kabupaten Sleman mencapai 35,17 persen, Kota Yogyakarta 18,60 persen, Bantul (17,73 persen, Kulon Progo 6,98 persen, Gunungkidul (3,20 persen), dan sisanya terdata sebagai warga warga luar DIY 18,31 persen," katanya.
Baca juga: Kantor Pertanahan Bantul perkuat komitmen antikorupsi
Kepala Keasistenan Pemeriksaan ORI DIY Jaka Susila Wahyuana mengatakan warga lebih suka mengakses layanan Ombudsman dengan datang langsung sebanyak 121 orang, melalui WhatsApp (WA) 86 orang dan mengakses layanan 'on the spot' ada 75 orang.
"Dari 344 masyarakat yang mengakses layanan Ombudsman, mayoritas mengeluhkan pemerintah daerah yang mencapai 125 keluhan, lembaga pendidikan ada 39 keluhan, kementerian sebanyak 29 keluhan, kepolisian 29 keluhan, dan BPN tercatat 25 keluhan," katanya.
Ia mengatakan, meskipun sektor pendidikan mengalami penurunan keluhan, isu terkait pungutan liar dan hak dasar siswa masih menjadi perhatian. Selain itu, sektor agraria, terutama mengenai pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur, juga menyumbang sejumlah laporan.
"Pendidikan dan agraria tetap menjadi isu utama yang banyak dilaporkan masyarakat, dan kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan memberikan rekomendasi yang konstruktif," katanya.
Baca juga: Ombudsman tegaskan penegakan hukum tidak cukup atasi perdagangan orang
Sedangkan Kepala Keasistenan Pencegahan ORI DIY Chasidin menambahkan bahwa selain penuntasan laporan, Ombudsman DIY juga fokus pada pencegahan maladministrasi melalui kajian sistemik. Salah satu temuan penting adalah kegagalan tata kelola sampah di berbagai titik yang berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah.
"Kami terus mendorong perbaikan sistem secara menyeluruh untuk menghindari potensi maladministrasi yang merugikan masyarakat," katanya.
Sementara Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan ORI DIY Muhson Andika Jaya pada kesempatan tersebut menyoroti respons Ombudsman terhadap isu-isu sosial yang berkembang, seperti lonjakan harga LPG dan masalah distribusi beras.
"Ombudsman turut merespon sejumlah isu yang berkembang di masyarakat seperti kelangkaan dan lonjakan harga gas bersubsidi 3 kg di atas HET, pelaksanaan SPMB, sampai melakukan survei kepuasan masyarakat," kata Muhson.
