Pakar: RI perlu diversifikasi pasokan energi hadapi risiko geopolitik

Rabu, 20 Mei 2026 06:50 WIB

Ilustrasi - Pegawai PGN memantau jaringan gas. (ANTARA/HO-PGN)

Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Iis Gindarsah menilai Indonesia perlu mendiversifikasi mekanisme pembayaran serta sumber pasokan energi dan pangan untuk memperkuat ketahanan ekonomi di tengah dinamika geopolitik global.

“Intinya, kita perlu banyak diversifikasi mekanisme pembayaran, diversifikasi sumber komoditas energi atau pangan,” kata Gindarsah di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, meski kebijakan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri sudah tepat untuk jangka panjang, ketergantungan terhadap komoditas impor masih menjadi tantangan mendesak yang perlu direspons melalui langkah jangka pendek guna menjaga ketersediaan pasokan.

Research fellow Rajaratnam School of International Studies itu mengatakan risiko utama saat ini adalah dampak sanksi ekonomi Barat terhadap sejumlah negara, terutama jika transaksi perdagangan Indonesia terdampak pembatasan sistem keuangan Barat.

Baca juga: Tenaga Ahli Menteri ESDM perkuat diplomasi energi RI-Rusia

Baca juga: Wamendagri minta kepala daerah optimalkan ketahanan pangan-energi

Karena itu, Indonesia perlu menyiapkan mekanisme pembayaran alternatif yang tidak bergantung pada sistem keuangan Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Untuk transaksi tertentu, seperti dengan Rusia, Indonesia dapat memanfaatkan skema pembayaran bilateral yang telah disepakati. Diversifikasi itu juga dinilai penting di tengah penguatan dolar AS.

Gindarsah mencontohkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan China, serta penerbitan Panda Bond dan Dim Sum Bond, sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Meski demikian, ia mengingatkan penggunaan dolar AS tetap sulit dihindari untuk sejumlah transaksi, khususnya yang melibatkan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menyatakan telah melakukan diversifikasi sumber energi guna memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman di tengah dinamika geopolitik global, terutama ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers secara daring yang dipantau dari Jakarta, Selasa (31/3), menegaskan, langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu kawasan sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.

“Dari total kebutuhan kita (BBM) yang dari Middle East, itu kurang lebih sekitar 20 persen,” ujarnya.

Menurut Bahlil, pemerintah telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan dengan mencari sumber alternatif dari negara lain.

“Ketika terjadi ketegangan di Timur Tengah, pemerintah atas arahan Bapak Presiden, untuk mencari sumber-sumber pasokan lain untuk mengganti yang dari Middle East. Dan Alhamdulillah, sudah dapat,” kata dia.

Selain diversifikasi impor, pemerintah juga memperkuat produksi dalam negeri melalui pengembangan kilang, salah satu proyek yang telah diresmikan yakni Refinery Development Master Plan (RDMP) yang berada di Balikpapan, dengan kapasitas produksi mencapai 5,6 juta kiloliter bensin dan sekitar 4,5 juta kiloliter solar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar: RI perlu diversifikasi pasokan energi hadapi risiko geopolitik