NBI nilai MBG program paling mulia dan akan jadi "raksasa"

Jumat, 29 Mei 2026 06:30 WIB

Siswa menyantap paket menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Babadan, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (16/5/2026). Program prioritas pemerintah tersebut terus diperluas untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik dan hingga 24 Mei 2026 telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia, dengan target mencapai 82,9 juta penerima hingga akhir 2026. ANTARA Jatim/Destyan Sujarwoko/mas.

Jakarta (ANTARA) - Netra Bakti Indonesia (NBI) menilai Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah program paling mulia dari Presiden Prabowo - Wapres Gibran dan akan menjadi program "raksasa" yang berhasil jika terdapat beberapa hal bisa dibenahi secara radikal.

Ketua Umum Netra Bakti Indonesia Khalilur Abdullah Sahlawiy mengaku mendukung MBG karena program sesuai dengan ajaran agama, amanat konstitusi, dan kebutuhan nyata rakyat.

"Namun dukungan tersebut bukan berarti membiarkan penyimpangan. Justru karena mendukung Presiden, kami merasa wajib menyampaikan kritik agar MBG diselamatkan sebelum kepercayaan publik semakin terkikis," kata pria yang akrab disapa Gus Lilur tersebut dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, dirinya menekankan program MBG harus "bersih", yakni anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya.

Ditegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawahnya.

Menurut dia, MBG akan menjadi program "raksasa" yang berhasil jika tiga hal dibenahi secara radikal, yakni tata kelola anggaran, tata kelola dapur, dan tata kelola pengawasan.

Ia menilai Presiden harus mendapat informasi jujur bahwa persoalan MBG bukan pada gagasan, melainkan pada mata rantai pelaksana yang terlalu panjang dan membuka ruang rente.

Dirinya berpendapat MBG seharusnya menjadi wajah kasih negara kepada anak-anak Indonesia, terutama siswa miskin.

Tetapi, sambung dia, ketika anggaran makan dipotong, dapur tidak layak tetap beroperasi, hingga pihak ketiga masuk hanya untuk mengejar keuntungan, maka program yang semestinya menjadi warisan besar Presiden justru berisiko berubah menjadi beban moral dan politik.

“MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek 'bancakan'. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” ucap dia.

Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah mulai mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga yang berorientasi bisnis.

Dikatakan, bahwa idealnya negara yang membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan mengelolanya secara langsung melalui Badan Gizi Nasional (BGN), tanpa harus mencari pihak ketiga.

Dengan begitu, lanjut dia, anggaran negara tidak habis untuk membayar struktur sewa, lisensi, margin, dan mata rantai bisnis yang berlapis-lapis.