#UU PEMERINTAH DAERAH

Kementerian Agama menargetkan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), baik jenjang Ula (setara SD/MI), Wustha (SMP/MTs), dan Ulya (SMA/MA), ada di setiap provinsi di Indonesia. "Kita perlu ...

Desakan masyarakat dan dukungan atas putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan aturan pilkada harus terus dikawal bersama. Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan ...

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah mengikuti aturan yang berlaku soal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. ...

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan masih mengkaji implementasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 ...

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mewajibkan seluruh badan publik di provinsi ini mengutamakan keterbukaan informasi sehingga meraih predikat informatif. "Sudah menjadi kewajiban untuk ...

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komunitas Jelajah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Peran Museum dalam ...

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebutkanbahwa lurah atau kepala desa di lingkup pemerintah kabupaten setempat mempunyai peran penting dalam pembangunan kelurahan. "Sebagai tokoh ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan aturan untuk memayungi proses Pilkada Serentak 2024 melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, ...

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memperpanjang masa jabatan 81 lurah (kepala desa) di wilayah itu sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ...

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar pengukuhan perpanjangan masa jabatan sebanyak 74 lurah atau kepala desa. "Perpanjangan masa jabatan lurah ini diharapkan ...