Yogyakarta (Antara Jogja) - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta disarankan untuk menggeser anggaran dari kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan dana guna perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan air sungai pada akhir April 2015.
"Kami sudah menerima surat dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah terkait permohonan penggunaan dana tak terduga untuk memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak akibat luapan air sungai. Namun, kami belum bisa memenuhi permintaan itu," kata Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta Kadri Renggono di Yogyakarta, Senin.
Menurut Kadri, pengeluaran dana tak terduga tersebut membutuhkan persetujuan wali kota dan hingga kini belum ada penetapan status tanggap darurat akibat luapan air sungai yang mengakibatkan kerusakan di 13 titik, sebagian besar talud sungai ambrol.
Oleh karena itu, lanjut dia, prioritas yang bisa dilakukan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah untuk memenuhi kebutuhan dana guna penanganan kerusakan adalah dengan menggeser anggaran dari beberapa kegiatan yang dinilai bisa ditunda.
"Prioritasnya justru itu karena untuk memakai dana tak terduga bisa lebih sulit. Prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran pun tidak bisa dikesampingkan. Pergeseran anggaran pun sangat dimungkinkan," katanya.
Kadri menyebut kegiatan yang anggarannya bisa digeser adalah kegiatan yang belum masuk proses lelang.
Dana yang dibutuhkan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat luapan air sungai mencapai sekitar Rp3,4 miliar.
Saat ini, perbaikan talud secara permanen baru dikerjakan di dua titik yang berada di sepanjang Sungai Code menyesuaikan kemampun anggaran, sedangkan di titik lain baru ditangani secara sementara menggunakan karung berisi pasir.
Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Toto Suroto mengatakan, perbaikan kerusakan infrastruktur tersebut sangat mendesak sehingga pihaknya mengajukan penggunaan dana tak terduga.
"Anggaran yang tersisa di dinas tidak terlalu besar. Kami masih menunggu surat resmi dari DPDPK mengenai keputusan apakah bisa menggunakan dana tak terduga atau tidak," katanya.
Sedangkan pergeseran anggaran dari kegiatan lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran perbaikan, lanjut Toto, lebih sulit dilakukan karena pihaknya harus melakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga prosesnya lama.
"Apalagi sudah ada beberapa kegiatan yang selesai dilelangkan. Pilihan kegiatan untuk pergeseran anggaran pun tidak terlalu banyak," katanya yang sudah bersiap memasukkan kebutuhan anggaran perbaikan infratruktur itu melalui anggaran perubahan.
(E013)
