Jakarta (Antaranews Jogja) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan RI, Wiranto menekankan pentingnya kerja sama yang lebih kuat antarnegara anggota ASEAN dalam menangani ancaman lintas batas.
Menkopolhukam Wiranto menyampaikan hal itu saat menghadiri Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (ASEAN Political Security Community Council) diselenggarakan di Singapura pada Jumat, 27 April 2018.
Beberapa ancaman lintas batas yang dihadapi ASEAN, antara lain adalah perdagangan narkotika, terorisme, keamanan dunia maya, dan situasi di Laut China Selatan.
Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia juga mendorong ASEAN agar dapat menjadi "motor penggerak" kerja sama antarnegara, termasuk dalam mengembangkan arsitektur kawasan di Indo-Pasifik yang terbuka, transparan, inklusif dan menghormati hukum internasional.
Selaku perwakilan Indonesia untuk kerja sama bidang politik keamanan ASEAN, Menkopolhukam RI memimpin Delegasi RI pada Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi.
Pertemuan Dewan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN.
Dewan itu bertanggung jawab memastikan implementasi Cetak Biru Masyarakat Politik Keamanan ASEAN berjalan dengan baik guna mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
ASEAN memperkuat kerja sama penanganan ancaman lintas-batas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Memkopolhukam) Wiranto (antaranews)
