Pemkab-BPJS Kesehatan bahas sistem pembayaran global budget

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan membahas program uji coba sistem pembayaran global budget mengantisipasi penunggukan pembayaran pelayanan yang telah dilakukan rumah sakit dan puskesmas di wilayah itu.
   
Pada pertemuan pertama ini Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo bersama BPJS Kesehatan sama-sama saling menyamakan resonansi, agar masing-masing memiliki persepsi yang sama. Setelah pertemuan masing-masing pihak akan membuat konsep dan akan dipertemukan kembali pada bulan September. Setelah konsep global disepakati baru dibahas hal yang teknis.
     
"Kami berharap berharap program uji coba sistem pembayaran global budget BPJS Kesehatan ini bisa diujicoba tidak hanya di Kulon Progo tapi di DIY," harap Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin.
     
Ia mengatakan program yang sudah dilaksanakan di Kulon Progo total "coverage" jauh sebelum ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
     
"Meskipun dengan dana yang masih terbatas sesuai dengan kemampuan, Pemkab Kulon Progo memberikan jaminan kesehatan yang ternyata diterima baik oleh masyarakat dan membuat masyarakat puas, karena masyarakat dilayani dengan sangat mudah tanpa prosedur yang berbelit. Antara dipuaskan, disembuhkan, digratiskan itu beda," kata Hasto.
     
Hasto mengatakan prinsip pelayanan kesehatan, yakni memuaskan masyarakat dan pasien.  Menurutnya, pelayanan kesehatan memuaskan tidak harus mesti mahal. Konsep di Kulon Progo meskipun dalam memberikan bantuan baru tipis sesuai kemapuan, tetapi harus merata dan masyarakat dimudahkan.
     
"Kami konsep tipis tapi lebar. Meskipun bantuan tipis, ternyata rakyat senang. Kemudahan lebih diagungkan warga daripada digratiskan," katanya.
     
Direktur Perluasan dan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Andayani B Lestari menyepakati akan melakukan pertemuan pada awal September 2018, akan ditentukan design kebijakan, setelah tidak ada persoalan baru membahas teknis. Masing-masing akan membuat rencana induk  dan menyiapkan data-datanya agar pelaksanaan BPJS Kesehatan dapat berjalan lancar.
     
"Sistem ini diharapkan ada alternatif lain sistem pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada faskes dibanding yang selama ini dilakukan," harapnya.