Kulon Progo miliki pekerjaan rumah mengentaskan kemiskinan

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari ulang tahun ke-68 memiliki pekerjaan rumah mengentaskan kemiskinan yang masih 19 persen dan pembangunan infrastruktur pendukung Bandara Internasional Yogyakarta.

Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo di Kulon Progo, Selasa, mengatakan saat ini angka kemiskinan masih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di DIY.

"Kami berusaha mendorong masyarakat menciptakan pekerjaan sendiri dengan memberikan pelatihan dan modal usaha. Lapangan usaha mandiri ini diharapkan mengurangi pengangguran dan kemiskinan," kata Sutedjo usai upacara HUT ke-68 Kabupaten Kulon Progo.

Ia mengatakan saat ini pihaknya memiliki pekerjaan rumah yakni percepatan pembangunan infrastruktur, seperti Jalur Bedah Menoreh yang menghubungkan Bandara Internasional Yogyakarta ke KSPN Borobudur.

Pembangunan Jalur Bedah Menoreh sudah dimulai sejak 2017 dengan pembebasan lahan dan pelebaran jalan sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Kami juga berusaha mengakses anggaran melalui DAK dan DAU untuk percepatan pembangunan Jalur Bedah Menoreh," katanya.

Selain itu, lanjut Sutedjo, pemkab melalui Balai Latihan Kerja menyiapkan sumber daya manusia unggul menghadapi beroperasinya Bandara Internasional Yogyakarta. Adapun langkah yang dilakukan, yakni pelatihan dan pendidikan terhadap warga terdambak Bandara Internasional Yogyakarta, bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI), Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD), PT Angkasa Pura I dan PT  Angkasa Pura Support.

"Sampai saat ini sudah ada 2.110 warga Kulon Progo yang mendapat pelatihan kerja dan sudah bekerja sesuai bidang masing-masing," katanya.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam sambutan tertulisnya meminta Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kemampuannya untuk mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal, yang disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab secara penuh.

Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan fungsinya masing-masing dalam upaya bersama, untuk melaksanakan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, maka akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan yang sedang berjalan. Salah satunya berkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan publik.

"Orientasi yang seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah khususnya sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan entrepreneur (wirausaha) dalam proses pembangunan," katanya.