Beijing (ANTARA) - Ketegangan diplomatik antara China dan Amerika Serikat kembali memanas. Pemerintah Tiongkok mengecam keras langkah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang memberlakukan pembatasan visa tambahan terhadap diplomat dan jurnalis China terkait isu akses ke wilayah Tibet.
Dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (1/4), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun, menyebut langkah Washington sebagai bentuk intervensi dalam urusan domestik negaranya.
Menurutnya tindakan AS secara terang-terangan mencampuri urusan Xizang, yang merupakan urusan internal China. Hal itu sangat bertentangan dengan hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
Pemerintah China menyebut wilayah Tibet dengan nama resmi Daerah Otonomi Xizang dan menekankan bahwa daerah tersebut terbuka untuk kunjungan asing, asalkan sesuai dengan hukum dan regulasi lokal.
“Orang asing dipersilakan untuk mengunjungi, bepergian, dan berbisnis di wilayah Xizang China, tetapi mereka harus mematuhi hukum dan peraturan terkait China,” kata Guo.
Baca juga: LKBN ANTARA gelar pelatihan jurnalistik bagi mahasiswa se-Bangka
Rubio mengumumkan kebijakan barunya pada Senin (31/3) melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri AS. Ia menyatakan pembatasan visa diberlakukan terhadap pejabat China yang dianggap menghalangi akses diplomat dan jurnalis asing ke Tibet, sesuai dengan Reciprocal Access to Tibet Act yang telah berlaku sejak 2018.
Rubio menyoroti ketimpangan akses yang dinikmati diplomat dan jurnalis China di AS, sementara pihak AS kesulitan masuk ke Tibet.
“Saya mendesak Partai Komunis China untuk segera mengatasi kurangnya kondisi timbal-balik dan mengizinkan diplomat untuk mendapat akses tanpa batas ke Daerah Otonomi Tibet dan wilayah Tibet lainnya di China,” kata Rubio dalam pernyataan tertulisnya.
China membantah keras tuduhan tersebut dan menegaskan tidak pernah mengeluarkan aturan yang melarang kedatangan warga asing ke Xizang.
“Kami tidak pernah mengeluarkan peraturan yang membatasi orang asing untuk memasuki Xizang. Setiap tahun, Xizang menerima sejumlah besar wisatawan asing dan orang-orang dari berbagai latar belakang,” kata Guo.
Sebagai bukti, pada tahun 2024 saja, tercatat 320.000 wisatawan asing mengunjungi Xizang. Namun, lanjut Guo, kondisi geografis dan iklim ekstrem di wilayah itu membuat pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah khusus sebagai bentuk perlindungan.
Baca juga: LKBN ANTARA kembangkan potensi jurnalis muda lewat pelatihan Persma Ternate
Tidak hanya itu, China juga mendesak AS agar menghentikan dukungan terhadap kelompok separatis Tibet.
“China mendesak AS untuk menghormati komitmennya pada isu-isu yang terkait dengan Xizang, berhenti bersekongkol dan mendukung pasukan 'kemerdekaan Tibet', dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dengan dalih isu-isu yang terkait dengan Xizang,” tegas Guo lagi.
Beijing memperingatkan akan mengambil tindakan balasan sebagai respons atas langkah Washington yang dinilai keliru.
Tibet secara resmi menjadi bagian dari China sejak tahun 1950, dalam apa yang disebut pemerintah Tiongkok sebagai "pembebasan damai". Namun, sejumlah kelompok HAM dan diaspora Tibet menuduh China memberlakukan pemerintahan represif dan menghapus identitas budaya Tibet.
Persoalan Tibet kembali menjadi sorotan internasional setelah China mendapat kritik keras pada sesi Universal Periodic Review PBB Januari lalu, khususnya terkait dugaan pelanggaran hak budaya dan agama di wilayah tersebut.
Meski begitu, negara-negara seperti Rusia dan Iran justru memuji langkah China, menunjukkan polarisasi tajam dalam pandangan global terhadap isu Tibet.
Baca juga: Lagi, satu jurnalis tewas dalam serangan Israel di Gaza
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Beijing jawab sikap Menlu AS batasi visa diplomat dan jurnalis China
