Warga berharap tanah terdampak jalan Tol Yogyakarta-Solo dibeli utuh

id Jalan tol Yogyakarta-Solo,Desa Bokoharjo,Sosialisasi jalan tol Yogyakarta-Solo,Dispertaru DIY,Kabupaten Sleman,Sleman

Warga berharap tanah terdampak jalan Tol Yogyakarta-Solo dibeli utuh

Sejumlah warga mengikuti sosialisasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan tol Yogyakarta - Solo di kantor Kelurahan Bokoharjo, Prambanan, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (4/12/2019). Pemerintah mulai melakukan sosialisasi tahap pertama dengan mengundang 270 warga terdampak pembangunan tol yang rencananya wilayah Bokoharjo akan menjadi pintu keluar tol Yogyakarta - Solo mengkoneksikan kawasan wisata Prambanan dan Gunungkidul. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/foc. (Antara Foto/Hendra Nurdiyansyah)

Sleman (ANTARA) - Warga di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdampak proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo berharap bidang tanah mereka dapat dibeli utuh atau seluruhnya dan bukan hanya diiris sebagian saja.

"Tidak semua tanah warga yang terdampak terkena semua. Ada yang hanya sebagian saja. Sehingga kami berharap semua dapat dibeli dan tidak hanya seiris," kata salah satu warga Desa Bokoharjo Danang di Sleman, Rabu.

Menurut dia, saat ini sebagian warga Desa Bokoharjo, Prambanan yang terdampak merasa dilema.

"Apalagi ada tanah warga warga yang hanya kena sedikit sekali dari total luas tanah. Harapannya bisa dibeli semuanya sekalian," katanya.

Ia mengatakan, hal itu sudah berdasarkan permintaan warga terdampak. Permintaan untuk dibeli itu bukan hanya terhadap lahan terdampak.

"Ada juga yang tidak terdampak tapi bersebelahan dengan proyek. Mereka juga minta tanahnya dibeli saja," katanya.

Danang mengatakan, sampai saat ini tidak ada gejolak di masyarakat.

"Warga masih menunggu proses validasi yang dijanjikan selesai dalam dua minggu setelah sosialisasi di Balai Desa Bokoharjo pada Rabu (4/12)," katanya.

Warga lain asal Dusun Jobohan yakni Rukiman (66) mengatakan jika dari dua rumah yang dia miliki kemungkinan besar terkena semua.

"Satu bangunan rumah dengan luas 170 meter persegi habis. Sedangkan satu lagi yakni berukuran 100 meter persegi kemungkinan terkena dampak walaupun hanya sedikit. Ini kami minta kejelasan yang hanya kena sedikit ini bagaimana," katanya.

Dia berharap nantinya pemerintah dapat mencarikan lahan pengganti untuk relokasi. Harapannya agar warga tidak menyebar dan terpisah.

"Kalau warga mau pindah tempat repot. Harapan kami disediakan lahan nanti bangunan kami yang buat," katanya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno mengatakan jika di lapangan ditemukan kondisi demikian maka mekanismenya nanti ada tim apprasial dan tim Satgas A yang akan melakukan pengukuran ulang.

Hal ini untuk menentukan apakah tanah atau rumah tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak.

"Kalau tanah tidak bisa dimanfaatkan tentunya menjadi pertimbangan, keseluruhan akan dibebaskan semua," katanya.

Ia menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan indikator bisa dimanfaatkan dan tidak, karena itu harus dilakukan dan diukur langsung di lapangan.

"Pengukuran iharus pasti, jadi saya minta saat pengukuran atau pematokan, pemilik tanah harus mendampingi petugas," katanya.

 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar