Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan sepenuhnya wacana pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) yang mengemuka di publik belakangan ini kepada negara.
"Negara sudah punya konstitusi, negara sudah punya perundang-undangan, negara sudah punya aturan, dan negara sudah punya perangkat," kata Haedar Nashir secara daring saat konferensi pers Jelang Tarjih Muhammadiyah XXXI di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin.
Menurut Haedar, implementasi dari konstitusi, serta peraturan perundang-undangan disertai perangkat aparat yang dimiliki, sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara.
Dengan berbagai instrumen yang dimiliki tersebut, menurut dia, munculnya berbagai tindakan melawan hukum seperti gerakan separatisme, tindakan kriminal, serta gerakan melawan hukum lainnya selayaknya menjadi kewenangan negara untuk menindak.
"Segala macam gerakan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi, dengan perundang-undangan, dengan hukum yang berlaku, dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, ya dipulangkan kepada negara dan seluruh instrumennya untuk melakukan tugas dan kewajiban-nya," tutur Haedar.
Muhammadiyah beserta gerakan keagamaan lainnya, menurut Haedar, memiliki tugas untuk berdakwah serta menyebarluaskan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehingga tidak perlu dibebani oleh hal-hal yang telah menjadi tanggung jawab negara.
"Karena itu semuanya dikembalikan kepada negara dengan dasar hukum konstitusi dan peraturannya serta praktik untuk melakukan tugas dan kewajiban-nya," ucap dia.
Dorongan agar pemerintah membubarkan FPI kembali ramai mengemuka dengan adanya hashtag #BubarkanFPI yang menjadi trending di Twitter, dan sebelumnya juga ada pernyataan dari Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut apabila perlu FPI dibubarkan saja, menyusul sejumlah kegiatan melanggar aturan yang dilakukan ormas tersebut.
Berita Lainnya
Muhammadiyah "launching" buku "Jalan Baru Moderasi Beragama"
Selasa, 5 Maret 2024 6:30 Wib
Haedar Nashir minta tak perlu diributkan perbedaan mulai puasa
Minggu, 21 Januari 2024 6:35 Wib
Haedar Nashir: Pengumuman awal Ramadhan jangan jadi polemik
Sabtu, 20 Januari 2024 20:17 Wib
Ketum PP Muhammadiyah berharap debat capres mencerdaskan bangsa
Minggu, 7 Januari 2024 11:53 Wib
Ganjar-Mahfud tak tebar janji kampanye, pinta Haedar
Kamis, 23 November 2023 12:50 Wib
Haedar sebut capres-cawapres harus punya komitmen penyelamatan lingkungan
Jumat, 17 November 2023 17:50 Wib
Kontestasi politik di Indonesia harus kedepankan nilai luhur
Sabtu, 4 November 2023 15:29 Wib
Ketum PP Muhammadiyah: Seni budaya dan olahraga bagian misi dakwah
Sabtu, 28 Oktober 2023 6:20 Wib