DPRD Kulon Progo memiliki "PR" sukseskan RPJMD 2017-2022

Kulon Progo (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartono mengatakan dewan memiliki pekerjaan rumah menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 yang akan berakhir pada Mei 2022, dan membangkitkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi COVID-19.

Ponimin di Kulon Progo, Senin, mengatakan pada Mei 2022, masa jabatan bupati dan wakil bupati habis, begitu juga sekretaris daerah (sekda) memasuki pensiun, sehingga Kulon Progo berada pada masa transisi.

"Kami harapkan semuanya mulai dipersiapkan. Kalau ada Pilkada 2022, tidak ada masalah. Poinnya pada 2021 ini harus ada kepastian. Kalau terpaksa, jabatan bupati dilaksanakan oleh pelaksana tugas, perdanya harus disiapkan mulai sekarang," kata Ponimin.

Ia berharap sebelum RPJMD 2017-2022 berakhir, DPRD Kulon Progo menghendaki program-program yang pro masyarakat, daerah-daerah yang tidak masuk zona peruntukan bisnis dan UMKM, seperti Pendoworejo menjadi ganjalan, di sisi lain sebagai wilayah penyangga ketahanan pangan, di sisi lain kondisi alamnya bagus untuk pergerakan UMKM hingga kuliner.

"Ke depan perlu ada review Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau izin lokasi. Ini pekerjaan rumah bersama," katanya.

Ponimin juga berharap penyebaran COVID-19 ini dapat segera diatasi. Pembangunan dan roda ekonomi masyarakat dapat berjalan, termasuk sektor pariwisata supaya dapat berjalan sehingga ekonomi di Kulon Progo kembali bergairah.

"Kami berharap pemkab, provinsi dan pusat bersatu untuk menggenjot sarana dan prasarana infrastruktur di Kulon Progo seperti kawasan Bukit Menoreh," katanya.

Politisi PAN ini juga berharap Pemkab Kulon Progo bersinergi dengan DPRD Kulon Progo dalam percepatan pembangunan di wilayah ini, khususnya di wilayah utara. Wilayah utara yang berada di kawasan Bukit Menoreh merupakan kawasan penyangga KSPN Borobudur diharapkan dapat mendongkrak ekonomi di wilayah utara.

Selain itu, persoalan yang menjadi pekerjaan rumah DPRD Kulon Progo adalah rencana pembangunan jalan tol pendukung Bandara Internasional Yogyakarta.

"Sampai saat ini, DPRD Kulon Progo belum tahu sejauh mana rencana pembangunan jalan tol di Kulon Progo. Semoga pemkab benar-benar mengawal penuh pembangunan jalan tol, supaya masyarakat tidak dirugikan," katanya.

 Ponimin mengatakan program RPJMD 2017-2022 yang masih terganjal adalah percepatan pengembangan Kawasan Industri Sentolo yang terganjal pembebasan lahan, tata ruang dan infrastruktur pendukung yang kurang.

"Kami berharap ada percepatan mewujudkan pengembangan Kawasan Industri Sentolo sesuai RPJMD 2017-2022," katanya.