Pemkab Kulon Progo diminta meningkatkan anggaran pemulihan usaha mikro

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Panitia Pemulihan Ekonomi DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sasmita Hadi meminta pemerintah kabupaten meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi usaha mikro, baik melalui skema pemberian subsidi di badan usaha milik daerah atau pun dihibahkan ke lembaga keuangan mikro tingkat desa.

Sasmita Hadi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pada masa pandemi COVID-19, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri kecil menengah (IKM) tidak mampu membayar utang, sehingga kreditnya macet.

"Pelaku UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman modal ke bank karena kasus kredit macet, beralih ke rentenir. Untuk itu, kami minta Pemkab Kulon Progo membuat skema khusus bagi pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pinjaman bank, dan meningkatkan anggaran pemulihan ekonomi pada 2022 supaya mereka tidak terjerat rentenir," kata Sasmita Hadi.

Ia mengatakan pada masa pemulihan ekonomi ini, pelaku UMKM atau IKM membutuhkan modal. Kehadiran Pemkab Kulon Progo dalam membantu sektor UMKM/IKM cukup dibutuhan, supaya mereka tidak terjerat rentenir.

"Kami melihat perlu ada LKM atau BUMD yang memberikan subsidi pinjaman sebagai alternatif di tengah pandemi COVID-19. Pandemi sekarang ini banyak bank yang tidak bisa memberi pinjaman lagi," katanya.

Untuk itu, ia berharap Pansus Pemulihan Ekonomis Usaha Mikro akan mengangkat persoalan tersebut agar menjadi perhatian bersama bahwa masyarakat kecil yang bergantung pada usaha kecil saat ini terpuruk akibat pandemi yang berkepanjangan, modal usaha dipastikan habis untuk menopang biaya hidup. Untuk bangkit kembali usaha sangatlah sulit.

Anggota Fraksi Golkar ini berharap pemkab dalam jangka pendek maupun menengah bisa melakukan percepatan pemulihan ekonomi usaha mikro. Ancaman lain bagi masyarakat kecil saat ini adalah terjerat dengan rentenir yang mencoba memanfaatkan kesulitan permodalan yang dialami pedagang kecil dengan memberikan pinjaman yang justru akan semakin menambah beban.

"Pemkab perlu intervensi agar hal tersebut tidak terjadi dan dunia usaha, terutama mikro bisa berjalan baik," harapnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pemulihan Ekonomi DPRD Kulon Progo Priyo Santoso mengatakan panitia khusus akan bekerja secara marathon dengan beberapa perangkat daerah yang korelasinya ketugasannya sangat kuat dengan pemulihan ekonomi di daerah. Pansus akan meminta penyampaian narasi perencanaan baik program kerja yang akan dilakukan, strategi pemulihan ekonomi dan optimalisasi akses dana PEN dari pusat maupun sumber dana lainnya.

"Dari narasi penyampaian akan terlihat tingkat keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi di era pandemi baik sekarang maupun ke depan," katanya.