BPBD Kulon Progo mewaspadai potensi bencana tanah longsor dan banjir

id bencana banjir,tanah longsor ,Kulon Progo,La Nina,cuaca ekstrim

BPBD Kulon Progo mewaspadai potensi bencana tanah longsor dan banjir

Kesiapan Kabupaten Kulon Progo hadapi potensi bencana banjir hingga pohon tumbang. (ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mewaspadai potensi bencana tanah longsor dan banjir di wilayah itu akibat cuaca ekstrem dari La Nina.

Kepala Pelaksana BPB Kulon Progo Joko Satyo Agus Nahrowi di Kulon Progo, Selasa mengatakan di wilayah itu pada musim hujan ada beberapa potensi bencana, mulai dari tanah longsor, banjir dan pohon tumbang.

"Untuk mewaspadai cuaca ekstrem La Nina, kami akan segera melakukan komunikasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan relawan untuk membahas segala kemungkinan bencana dan cara mengatasi dan koordinasinya," kata Joko.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pemetaan, wilayah yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor ada di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, sebagian Pengasih dan sebagian Nanggulan.

Selanjutnya, wilayah yang berpotensi terjadi bencana banjir, meliputi Temon, Wates, Panjatan, Galur, Lendah, dan Sentolo. Wates, dan Panjatan karena adanya potensi luapan Sungai Serang, sedangkan Temon ada Sungai Bogowonto.

"Hal-hal yang perlu dipersiapkan kaitannya dengan peralatan yang dibutuhkan sudah ada. Kemudian, melakukan perbaikan jalur evakuasi untuk mempermudah evakuasi bila terjadi bencana banjir dan tanah longsor," katanya.

Namun demikian, Joko mengatakan BPBD tidak menganggarkan secara khusus penanganan bencana di wilayah itu. Hal ini dikarenakan saat terjadi bencana, bupati akan mengeluarkan status tanggap darurat bencana, sehingga bisa menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT). Pada APBD 2021, anggaran BTT sebesar Rp7 miliar yang Rp5 miliar lebih telah digunakan untuk penanganan bencana.

Kemudian, APBD Perubahan 2021, katanya, anggaran BTT sebesar Rp20 miliar. BTT digunakan untuk kebutuhan anggaran mendesak dalam status kebencanaan.

"Kami tidak memiliki anggaran penanganan bencana secara khusus, karena semua ada pada BTT," katanya.

Anggota DPRD Kulon Progo Edi Priyono mengatakan selama ada normalisasi Sungai Serang dan Sungai Bogowonto, potensi bencana di Wates, Temon, Panjatan, Galur dan Lendah dapat diatasi. Hal ini bisa dilihat sejak normalisasi Sungai Serang, bencana banjir di Kecamatan Panjatan dan Wates pada 2020 sudah tidak ada.

"Ke depan, kami berharap adanya normalisasi sungai dan anak sungai, sehingga dapat menurunkan dampak bencana banjir," katanya.