Pemkab Bantul harus punya peta mitigasi bencana

Bantul (ANTARA) - Wakil Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Purnomo mengatakan bahwa pemerintah kabupaten setempat harus mempunyai peta mitigasi bencana sebagai acuan penanganan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.

"Antisipasi selanjutnya adalah pemerintah kabupaten harus mempunyai peta mitigasi bencana, wajib itu," katanya usai menghadiri kegiatan Gladi Lapang Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul di Bantul, Selasa.

Dia mengatakan setelah memiliki peta mitigasi bencana, kewajiban pemerintah dan instansi terkait melakukan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana.



"Mereka harus kita dekati untuk kita alihkan ke tempat baru yang lahannya dipersiapkan pemkab, provinsi atau pusat agar mereka aman, nyaman ketika tinggal di wilayah bukan rawan bencana," katanya.

Dia mengatakan saat ini Pemkab juga sedang melakukan pendekatan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, terkait dengan alokasi lahan Sultan Ground (SG) yang diperuntukkan untuk relokasi warga yang tinggal di daerah rawan bencana.

"Kita sedang melakukan pendekatan atau 'matur' (bilang) dengan Sultan, ada beberapa tanah SG di Karang Tengah Imogiri yang dipersiapkan untuk mengalihkan masyarakat kita yang tinggal di daerah rawan bencana," katanya.



Saat ini pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk melakukan pemindahan secara bertahap warga yang tinggal di daerah rawan bencana.

"Setelah tinggal di situ, tanah yang ditinggalkan mereka masih boleh digarap, tetapi tidak boleh ditinggali lagi, sehingga betul-betul bisa aman kalau terjadi bencana," katanya.