Bantul mengkaji program bantuan jaminan sosial untuk difasilitasi pusat

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan kajian berbagai program bantuan jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu daerah ini untuk diusulkan ke Kementerian Sosial agar mendapat fasilitasi dari Pemerintah Pusat.

Wakil Bupati Bantul, Joko Purnomo di sela Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan Indikator Kesejahteraan Sosial di Bantul, Kamis mengatakan sudah bertemu dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos guna membicarakan terkait program bantuan jaminan sosial dari pemerintah.

"Tahun 2023 harapan kita akan banyak mendapatkan banyak program-program yang kemarin kami minta Dinas Sosial dan jajaran untuk mengkaji, membuat sebuah terobosan usulan program yang akan kita paparkan ke Kemensos, harapan kita betul-betul akan dapatkan fasilitasi," katanya.

Dia mengatakan, jika nantinya Pemkab Bantul mendapatkan fasilitasi dari pusat, maka akan mengurangi beban pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

"Bila mendapat fasilitasi itu akan mengurangi beban berat mental moral kita, beban pikir kita terutama tingkat desa, kaitannya dengan urusan urusan jaminan sosial atau bantuan jaminan sosial, misalnya PKH (program keluarga harapan), BPNT (bantuan pangan nontunai), dan lain sebagainya," katanya.

Wabup juga mengatakan, dalam menanggulangi kemiskinan, yang dibutuhkan saat ini bukan bagaimana mengetahui tentang teori, tetapi bagaimana membangun sebuah sinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

"Itu yang penting, saya sering sampaikan di rapat-rapat pemda, tujuan kita bernegara, berpemerintahan bukan hanya mengejar nilai plus dari pemerintah, tetapi bagaimana rakyat merasakan sentuhan program, sentuhan anggaran dari pemda, untuk perubahan menuju pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, dan dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan adalah bagaimana menuju kesejahteraan masyarakat.

"Jadi kesejahteraan masyarakat yang didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu, dan bicara kesejahteraan itu kan dari miskin dikasih program, didampingi, difasilitasi dan 'setting goal' menuju kepada kesejahteraan," katanya.

Wabup Bantul juga berharap, dengan program bantuan jaminan sosial dari pemerintah daerah maupun yang akan difasilitasi pusat dapat mengurangi kemiskinan, atau paling tidak naik kelas atau meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

"Karena yang terjadi di tengah tengah kita masyarakat kita yang masuk kategori miskin ini miskin terus tidak pernah naik tingkat, karena berharap bantuan terus kalau kemudian hilang namanya protes, tetapi ketika sudah mampu tetap menerima bantuan tidak mau berfikir diberikan orang lain, lantas kapan naik kelas," katanya.