Yogyakarta (ANTARA) -
Pemerintah Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dana yang bersumber dari APBD setempat bagi 3.420 keluarga penerima manfaat.
"Bantuan langsung tunai akibat kenaikan harga BBM yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta ini ditujukan bagi keluarga tidak mampu yang belum mendapat bantuan sosial apapun," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Maryustion Tonang di Yogyakarta, Selasa.
Data sasaran sebanyak 3.420 keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan hasil penyisiran dan penyandingan antara data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta data penerima program bantuan sosial lain, seperti program keluarga harapan (PKH), program sembako, hingga BLT BBM APBN.
Baca juga: Realisasi penyaluran BLT BBM di DIY hampir 100 persen
Dengan kondisi tersebut, Maryustion memastikan tidak ada penerima BLT BBM dari APBN yang akan menerima BLT BBM yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.
"Harapannya, penyaluran bantuan sosial tepat sasaran," katanya.
Pemerintah Kota Yogyakarta bekerja sama dengan kantor pos untuk penyaluran BLT BBM dari APBD tersebut. Penyaluran dilakukan pada Selasa (29/11) di dua lokasi kantor pos, yaitu di Kantor Pos Besar Yogyakarta dan di Kantor Pos Muja-Muju.
Jika penyaluran BLT BBM APBN dilakukan dalam dua tahap masing-masing Rp300.000 per KPM per tahap, BLT BBM APBD Yogyakarta hanya disalurkan sekali dengan total nilai sama, yaitu Rp600.000 per KPM.
"Penyaluran hanya dilakukan sehari saja karena Kantor Pos juga masih disibukkan dengan distribusi berbagai bantuan sosial dari pemerintah, seperti distribusi BLT BBM dari APBN, PKH, hingga program sembako.
Sementara itu, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi berharap bantuan yang diterima dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Meskipun nilainya tidak besar, kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat ekonomi keluarga karena kenaikan BBM," katanya.
BLT BBM yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta tersebut, lanjut Sumadi, menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai dampak akibat kenaikan BBM, termasuk inflasi.
Ia berharap kondisi pandemi COVID-19 bisa segera berakhir, sehingga aktivitas masyarakat kembali pulih seperti sediakala dan perputaran perekonomian di Yogyakarta kembali meningkat untuk kesejahteraan warga.
Pada tahun anggaran 2023, Pemerintah Kota Yogyakarta akan mengelola bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan sebesar Rp97,9 miliar atau naik signifikan dibanding tahun ini sebesar Rp44,6 miliar.
Nilai dana keistimewaan yang akan dikelola Kota Yogyakarta pada tahun depan menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY, yaitu Kulon Progo sebesar Rp92,2 miliar, Sleman Rp71,6 miliar; Gunungkidul Rp61,7 miliar, dan Bantul Rp52,2 miliar.
Dana keistimewaan tersebut ditujukan untuk menopang kegiatan yang menyangkut keistimewaan, seperti urusan budaya, tata ruang, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi.
Baca juga: Dinsos-P3A Gunungkidul selesai lakukan verifikasi penerima BLT APBD
Baca juga: Sultan HB X sebut BLT tidak terkait dengan pengendalian inflasi
