Bawaslu Gunungkidul mengawal hak pilih disabiltas pada Pemilu 2024

Gunungkidul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengintensifkan sosialisasi pemilu kepada kalangan disabilitas guna mengawal hak pilih mereka pada Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Tri Asmiyanto di Gunungkidul, Minggu, mengatakan Bawaslu Gunungkidul melakukan sosialisasi terkait pemilu kepada Forum Disabilitas Tangguh Bencana (FDTB) Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan ini untuk mengawal hak pilih melalui pembuatan Posko Bersama Kawal Hak Pilih Bawaslu dengan FDTB.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengurai kendala yang pernah dialami serta mungkin masih akan dihadapi komunitas disabilitas dalam Pemilu 2024. Kami berharap mendapat banyak masukan dari teman-teman disabilitas dalam hal untuk mengawal hak pilih,” katanya.

Ia mengatakan saat ini, KPU dan jajarannya melakukan pemutakhiran data pemilih, maka diperlukan pemetaan sejak awal terkait sebaran dan jenis disabilitas berbasis tempat pemungutan suara (TPS).

Data pilah mengenai jenis kedisabilitasan dan sebarannya berbasis TPS menjadi penting dalam penyusunan daftar pemilih yang nantinya dapat dijadikan basis data dalam memberikan fasilitas dan perencanaan akses pada saat pemungutan suara.

Ia mencontohkan berapa jumlah yang memerlukan surat suara braile dan ada di TPS mana saja, berapa yang tuna rungu dan harus seperti apa perlakuannya perlu dipetakan sejak dini.

"Ini juga bisa sebagai basis kontrol dalam pengadaan, serta distribusi logistik ke depannya,” kata Tri.

Kegiatan yang dirancang Bawaslu Kabupaten Gunungkidul akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai kelompok difabel yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

"Kami berharap nantinya mengagendakan diskusi bersama untuk sinkronisasi data difabel antara pemangku kepentingan kepemiluan dan validitas data difabel untuk Pemilu yang lebih inklusif,” harapnya.

Komunitas disabilitas yang tergabung dalam FDTB Kabupaten Gunungkidul yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 19 kelompok dari berbagai wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Dari masing-masing kelompok menaungi anggota dengan kedisabilitasan yang beragam.

Sementara itu, Ketua FDTB Gunungkidul Hardiyo mengatakan bahwa masih diperlukan berbagai sarana untuk mendukung akses pada komunitas disabilitas dalam pelaksanaan pemilu ke depan.

“Saya sendiri memang tidak merasa terkendala untuk hadir ke TPS, namun kemarin masih ada keluhan dari beberapa kawan-kawan terkait perlunya sarana pendukung dalam pemilu, perlu adanya pendampingan untuk yang netra, tuli, dan yang mengalami disabilitas berat,” katanya.

Dia juga berharap tata letak serta ketinggian meja di TPS juga tidak terlalu tinggi, sehingga lebih mudah aksesnya.

"Untuk kawan-kawan yang mengalami ketunaan rungu kami berharap ada dukungan khusus di TPS,” harapnya.

Salah satu peserta yang hadir, Andi, mengatakan bahwa kelompok disabilitas yang menggunakan kursi roda masih terkendala ketika berada di TPS.

Pengalaman pemilu dan pilkada, tata letak meja dan kursi di TPS sempit sehingga teman-teman yang memakai kursi roda terhalang. Selain itu juga dalam pendataan ada yang belum sesuai, ada keluarga yang di dalamnya terdapat disabilitas namun tidak terdata sebagai disabilitas.

"Data itu menjadi awal bagi petugas pemilu diakomodasi dan melayani, hal-hal sekecil itu terkadang masih sering dilupakan,” katanya.

Andi juga mengungkapkan bahwa ada beberapa yang mengalami disabilitas berat tidak datang ke TPS. Hal ini menurutnya, lebih kepada kepedulian dari petugas yang ada.

"Aturannya sudah ada, tapi terkadang kan lebih kepada kepedulian dari petugasnya yang peduli dan tidak peduli. Saya penginnya ini bukan hanya saya peduli akan datang, tapi ini bagian dari kewajiban petugas yang harus mengakomodasi dan mefasilitasi teman-teman disabilitas untuk bisa datang. Selama ini kalau ditanya, ada yang sudah terlayani dengan baik tapi ada yang enggak,” kenang Andi yang pada Pemilu 2019 menjadi petugas TPS.