Mamuju (ANTARA) - Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, sebanyak 41 ribu keluarga di provinsi itu berisiko mengalami stunting.
Ia mengatakan, Pemerintah Sulbar melakukan penanganan keluarga berisiko stunting tersebut dengan melakukan kolaborasi lintas sektor agar dapat melakukan intervensi.
"Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulbar akan memprogramkan penanganan stunting melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga vertikal, serta TNI dan Polri," katanya di Mamuju, Rabu
Menurut dia, dalam penanganan stunting di Sulbar, pemerintah telah mewajibkan setiap ibu hamil untuk minum tablet penambah darah.
Selain itu, anak yang berumur 0-2 tahun telah dilarang keras makan mengandung micin atau jenis cita rasa makanan yang mengandung monosodium glutamate.
Berita Lainnya
Calon pengantin harus pahami anatomi alat reproduksi
Senin, 18 Maret 2024 20:16 Wib
Program makan siang gratis sasar ibu hamil, pinta BKKBN
Sabtu, 9 Maret 2024 11:24 Wib
UMKM Bantul mengembangkan usaha olahan abon lele untuk cegah stunting
Jumat, 8 Maret 2024 14:55 Wib
BPIP mengajak masyarakat aktif berperan pencegahan stunting
Rabu, 6 Maret 2024 19:11 Wib
Bantul membentuk tim audit kasus stunting libatkan berbagai elemen
Senin, 26 Februari 2024 19:07 Wib
Bantul gerakkan kader penyuluh keluarga berencana percepat turunkan stunting
Senin, 26 Februari 2024 13:41 Wib
Gunungkidul data kasus stunting untuk acuan kebijakan anggaran
Kamis, 22 Februari 2024 18:31 Wib
Awas, botol susu tak steril picu diare balita
Kamis, 8 Februari 2024 18:13 Wib