Bantul mengurangi angka kemiskinan dengan pemberian perlindungan sosial

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah istimewa Yogyakarta, mengurangi angka kemiskinan di wilayah itu dengan pemberian perlindungan sosial kepada mereka yang rentan maupun masuk kategori keluarga miskin.

"Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan. Salah satu bentuknya adalah dengan pemberian perlindungan sosial," kata Kepala Dinas Sosial Bantul Gunawan Budi Santoso dalam keterangan tertulis Pemkab Bantul di Bantul, Rabu.

Menurut dia, perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik untuk merespon beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama mereka yang hidup dalam kemiskinan. Implementasi perlindungan sosial salah satunya jaminan sosial.

"Jaminan sosial adalah perlindungan dengan skema asuransi yang mensyaratkan adanya besaran iuran tertentu kepada para pesertanya. Contohnya adalah jaminan sosial bidang kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat," katanya.

Dia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, bahkan ke level perusahaan untuk mendata warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.

"Jaminan kesehatan ini juga merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, karena pengeluaran terbesar masyarakat adalah untuk kesehatan," katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo mengatakan pembangunan di Bantul dapat berjalan dengan baik, apabila masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat ekonominya, dengan begitu mereka memiliki semangat untuk turut serta dalam pembangunan.

"Caranya adalah masyarakat membaca dan mengakses program jaminan kesehatan yang kini bisa diakses secara mandiri. Alhamdulillah sekarang ini capaiannya lebih dari 97 persen warga yang telah memiliki jaminan kesehatan," katanya.

Dia mengatakan, berkat capaian tersebut angka kemiskinan di Kabupaten Bantul bisa menurun sebesar 1,77 persen. Meski demikian, pemkab menghimbau masyarakat untuk tetap proaktif dalam menggunakan produk jaminan kesehatan.

"Ke depannya kita juga memiliki harapan untuk membuat Mal Pelayanan Sosial," katanya.