Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas, seperti rumah dinas hingga tunjangan untuk Aparatur Sipil Negara(ASN) yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Presiden Jokowi, insentif dan fasilitas tersebut diberikan agar tidak ada kendala atau alot saat pemindahan ASN untuk ditugaskan ke IKN.
"Sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, juga ada rumah tapak maupun apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya," kata Jokowi saat membuka Rakernas KORPRI 2023 di Jakarta, Selasa.
Jokowi menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumpu di Pulau Jawa atau Jawa sentris.
Menurut Presiden, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56 persen penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya, 150 juta penduduk Indonesia berada di Jawa.
Sebanyak 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berasal dari Jawa, sehingga perputaran ekonomi hanya berpusat di pulau tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi siapkan rumah dinas hingga tunjangan bujuk ASN pindah ke IKN
Berita Lainnya
Wabup Sleman sebut HUT Korpri momentum untuk penguatan reformasi birokrasi
Jumat, 29 November 2024 15:07 Wib
Bawaslu Bantul menangani dugaan keterlibatan oknum ASN dalam kampanye
Jumat, 22 November 2024 22:10 Wib
Wali Kota Yogyakarta minta ASN menghindari politik praktis jelang pilkada
Selasa, 19 November 2024 21:56 Wib
Akademisi: Netralitas pengajar menjelang Pilkada 2024 perlu diperhatikan
Selasa, 12 November 2024 15:36 Wib
Eko Suwanto ingatkan netralitas ASN, TNI/Polri dan kerja profesional KPU-Bawaslu di Pilkada Serentak
Rabu, 6 November 2024 8:12 Wib
Bawaslu Sleman teruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada BKN
Kamis, 17 Oktober 2024 15:34 Wib
Bawaslu Sleman melayangkan 187 imbauan netralitas ke instansi pemerintah
Selasa, 15 Oktober 2024 12:59 Wib
Bawaslu Sleman menelusuri dugaan pelanggaran netralitas sejumlah lurah
Selasa, 15 Oktober 2024 0:18 Wib