Polres Bantul menerjunkan 1.096 personel amankan Pemilu 2024

Bantul (ANTARA) - Kepolisian Resor Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menerjunkan sebanyak 1.096 personel untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 mulai dari tahapan kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

"Kita ada sekitar 600 personel ditambah dengan BKO (Bantuan Kendali Operasi), jadi totalnya ada sebanyak 1.096 personel," kata Kepala Polres Bantul Ajun Komisaris Besar Polisi Michael R. Risakotta di sela kegiatan simulasi sistem pengamanan kota (sispamkota) dalam rangka pengamanan pemilu di Bantul, Senin.

Selain dari personel Polres dan kepolisian sektor (polsek) se-Kabupaten Bantul, pengamanan Pemilu 2024 di Bantul juga melibatkan sebanyak 7.100 personel dari Perlindungan Masyarakat Pemkab Bantul.

"Jadi, yang terlibat adalah gabungan, termasuk dari unsur TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan sekitar 7.000 personel dari Linmas untuk membantu pengamanan dari kantor KPU, PPK, PPS sampai dengan TPS," katanya.

Mengenai kegiatan simulasi sispamkota, Kapolres menjelaskan simulasi ini untuk menggambarkan pola pengamanan Polri di tempat-tempat objek vital yang menjadi titik kumpul atau tujuan massa ketika terjadi kekacauan dalam pemilu.

"Jadi, ini sistem pengamanan terutama saat terjadi situasi chaos, jadi nanti kita gambarkan di sini kepada masyarakat pola pengamanan Polri di tempat-tempat objek vital yang nanti akan menjadi titik massa saat terjadi ketidakpuasan dalam rangka pesta demokrasi," katanya.

Titik-titik vital yang dimaksud mulai dari kantor KPU karena ada penolakan terhadap hasil penghitungan suara pemilu, kemudian kantor pemerintahan, bahkan tempat perbelanjaan atau tempat kegiatan masyarakat.

"Jadi, sispamkota ini menggambarkan kepada masyarakat kesiapan Polri, khususnya Polres Bantul, dalam menangani setiap kegiatan dari eskalasi yang terendah sampai eskalasi paling tinggi. Kita libatkan juga bantuan dari Brimob untuk penanganan eskalasi paling tinggi, termasuk ancaman bom dan lain lain," kata Kapolres.

Mengenai kerawanan pemilu di Bantul, Kapolres menambahkan berdasarkan data pemilu sebelumnya, di wilayah Bantul tidak sampai terjadi perusakan yang berujung pada kekacauan atau kerusuhan akibat proses pemilu.

"Cuma terjadi pemungutan suara ulang, kalau tidak salah di Srandakan, karena ada satu kesalahan dari anggota KPPS yang memberikan surat suara bakal caleg (calon legislatif) DPRD kepada orang yang bukan dari Bantul, sehingga akhirnya diulang semua," katanya.

Oleh karena itu, menghadapi Pemilu 2024, tambah Kapolres, akan diantisipasi kejadian seperti pada pemilu sebelumnya melalui berkoordinasi dengan KPU Bantul untuk mematangkan, termasuk pola pengamanan ketika terjadi kekacauan di suatu TPS.

"Jadi, tahun ini kita antisipasi, kita akan matangkan nanti bersama KPU dan Bawaslu, bahwa benar-benar dari PPK sampai PPS sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya, sudah profesional sehingga tidak terjadi kesalahan," katanya.