Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung usulan pembentukan kebijakan ruang angkasa atau space policy pada 2045 yang disampaikan oleh Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
"Kami setuju dengan usulan untuk membuat space policy 2045, tentu bersama-sama juga dengan kampus," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam penganugerahan Nurtanio Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusummo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan BRIN bertanggungjawab untuk memperkuat aktivitas dan program antariksa serta kedirgantaraan.
Pada bidang ruang angkasa atau antariksa, BRIN mulai fokus terhadap penginderaan jauh dan menciptakan ekonomi yang disebut sebagai space economy dari penginderaan jauh.
"Kalau telekomunikasi itu sudah cukup mapan termasuk dengan PSN, tetapi penginderaan jauh itu belum. Tanpa program yang cukup besar yang bisa menghela, tentu kami kesulitan untuk membuat pengembangan lebih lanjut dari aktivitas riset terkait antariksa seperti halnya yang terjadi di kedirgantaraan," kata Handoko.
Lebih lanjut dia berharap penginderaan jauh menjadi penarik untuk kedirgantaraan, terkhusus pengembangan drone dan pesawat ringan untuk kebutuhan pemetaan dan remote sensing.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan berbagai manfaat kebijakan ruang angkasa 2045 mulai dari menunjukkan posisi dan peran Indonesia dalam ekosistem ruang angka di mata dunia, kesadaran terhadap ancaman global dan ekosistem ruang angkasa di Indonesia, menumbuhkan kemajuan teknologi di Indonesia dan perkembangan industri ruang angkasa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BRIN dukung pembentukan kebijakan antariksa 2045
Berita Lainnya
Penyebutan OPM berefek pendekatan di Papua, beber KSAD
Jumat, 26 April 2024 14:07 Wib
Penerapan WFH-WFO ASN kebijakan responsif, beber pengamat
Minggu, 14 April 2024 17:27 Wib
Kurangi penumpukan arus balik, kebijakan WFH-WFO ASN
Sabtu, 13 April 2024 16:56 Wib
KPPU RI: Setiap bulan, tujuh maskapai terlapor harus laporan setiap kebijakan baru
Sabtu, 6 April 2024 3:57 Wib
KPU RI: Kebijakan internal Jika PDIP tak lantik caleg
Rabu, 20 Maret 2024 17:12 Wib
Dirjen Pajak: Pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan PPN 12 persen
Selasa, 19 Maret 2024 16:27 Wib
BSKDN Kemendagri-Universitas Inha Korsel tingkatkan kualitas publik
Kamis, 14 Maret 2024 6:24 Wib
UE meminta Israel berhenti halangi akses bantuan ke Gaza
Rabu, 13 Maret 2024 16:13 Wib