Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung usulan pembentukan kebijakan ruang angkasa atau space policy pada 2045 yang disampaikan oleh Pasifik Satelit Nusantara (PSN).
"Kami setuju dengan usulan untuk membuat space policy 2045, tentu bersama-sama juga dengan kampus," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam penganugerahan Nurtanio Award di Auditorium Sumitro Djojohadikusummo, Gedung BJ Habibie, Jakarta, Senin.
Handoko menjelaskan BRIN bertanggungjawab untuk memperkuat aktivitas dan program antariksa serta kedirgantaraan.
Pada bidang ruang angkasa atau antariksa, BRIN mulai fokus terhadap penginderaan jauh dan menciptakan ekonomi yang disebut sebagai space economy dari penginderaan jauh.
"Kalau telekomunikasi itu sudah cukup mapan termasuk dengan PSN, tetapi penginderaan jauh itu belum. Tanpa program yang cukup besar yang bisa menghela, tentu kami kesulitan untuk membuat pengembangan lebih lanjut dari aktivitas riset terkait antariksa seperti halnya yang terjadi di kedirgantaraan," kata Handoko.
Lebih lanjut dia berharap penginderaan jauh menjadi penarik untuk kedirgantaraan, terkhusus pengembangan drone dan pesawat ringan untuk kebutuhan pemetaan dan remote sensing.
Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan berbagai manfaat kebijakan ruang angkasa 2045 mulai dari menunjukkan posisi dan peran Indonesia dalam ekosistem ruang angka di mata dunia, kesadaran terhadap ancaman global dan ekosistem ruang angkasa di Indonesia, menumbuhkan kemajuan teknologi di Indonesia dan perkembangan industri ruang angkasa.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BRIN dukung pembentukan kebijakan antariksa 2045
Berita Lainnya
Putin sebut AS menerapkan kebijakan penahanan ganda terhadap Rusia dan China
Sabtu, 9 November 2024 11:58 Wib
MUI sebut kebijakan pro produk asli Indonesia sejalan dengan ijtima ulama
Kamis, 31 Oktober 2024 10:20 Wib
MPR berharap Prabowo-Gibran hadirkan kebijakan dan program pro rakyat
Minggu, 20 Oktober 2024 11:23 Wib
Harda Kiswaya dorong partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan Sleman
Jumat, 18 Oktober 2024 19:16 Wib
Selesaikan ujian doktoral, AHY hasilkan tujuh rekomendasi kebijakan wujudkan Indonesia Emas
Selasa, 8 Oktober 2024 21:00 Wib
Istana: Permohonan maaf Presiden Jokowi bukti keseriusan merefleksi kebijakan
Kamis, 3 Oktober 2024 23:46 Wib
Mitra global telah akui status RI sebagai kekuatan menengah
Kamis, 3 Oktober 2024 23:42 Wib
Menteri AHY: Pemangku kebijakan harus dekat dengan dunia keilmuan
Selasa, 1 Oktober 2024 20:05 Wib