Bupati Bantul: BKK bagi kelurahan untuk mengembangkan kebudayaan

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bantuan keuangan khusus (BKK) bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) bagi kelurahan-kelurahan digunakan untuk mengembangkan sektor kebudayaan setiap desa.

"BKK kepada kelurahan-kelurahan di Bantul merupakan amanat kebudayaan. Jadi harus digunakan untuk mengembangkan kebudayaan di kelurahan masing-masing," kata dia dalam keterangan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.

Dia menyebut bantuan keuangan tersebut, di antaranya bisa untuk kepentingan melestarikan warisan budaya, pengembangan ekonomi warga atau potensi lokal lainnya.

"Intinya, semua harus digunakan sebagaimana mestinya dan dipertanggungjawabkan dengan baik, agar Dana Keistimewaan semakin akuntabel secara hukum maupun politik," katanya.

Pada 2024, Bantul mendapat BKK bersumber dari Danais Rp58,8 miliar dengan rincian organisasi perangkat daerah (OPD) Rp53,15 miliar, Kampung Berkah Wukirsari Rp200 juta, Omah Jagawarga Kelurahan Ringinharjo Rp50 juta.

Selain itu, Demplot Jogja Hijau Kelurahan Tirtonirmolo Rp500 juta, Desa Wisata Mangunan Rp1 miliar, Desa Mandiri Budaya Gilangharjo Rp1,2 miliar, BKK Warisan Budaya Tak Benda Kelurahan Wonokromo Rp2 miliar, dan Desa Preneur Guwosari Rp700 juta.

"Adanya kelurahan-kelurahan yang mendapat dana BKK, merupakan amanat kebudayaan yang harus digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab," katanya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan sesuai dengan reformasi kelurahan seiring dengan pengesahan Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023, pemanfaatan BKK bersumber dari Danais harus memperhatikan rencana induk keistimewaan DIY.

Oleh sebab itu, Pemda DIY berharap, pemerintah kabupaten/kota dan kelurahan sebagai pelaksana keistimewaan perlu memperhatikan tujuh poin penting, salah satunya memprioritaskan kegiatan sektor-sektor yang dibutuhkan masyarakat.

"Prioritaskan kegiatan ke sektor-sektor yang dibutuhkan dan dapat dirasakan masyarakat, terutama pada upaya penanggulangan kemiskinan, pengentasan pengangguran, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan mendorong investasi melalui pemberdayaan masyarakat," katanya.