Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menurunkan angka stunting melalui Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (P2BMP) dimana setiap pedukuhan atau dusun digelontorkan dana sebesar Rp50 juta.
"Salah satu langkah konkret Pemkab Bantul dalam menurunkan angka stunting yaitu melalui Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (P2BMP) dengan menyalurkan dana sebesar Rp50 juta setiap pedukuhan," kata Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo pada acara Sosialisasi dan KIE Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting di Bantul, Senin.
Menurut dia, ada 933 pedukuhan se-Bantul, sehingga jika masing-masing mendapat Rp50 juta, maka total anggaran yang digelontorkan per tahun mencapai Rp46 miliar, selain untuk kegiatan yang langsung dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, juga untuk penurunan angka stunting.
"Kami berharap program tersebut menjadi langkah strategis yang tepat sasaran dan bisa menjadi akselerasi penurunan stunting sebagai upaya mewujudkan generasi emas pada masa mendatang," kata Wabup Bantul.
Lebih lanjut dia juga mengatakan, saat ini Pemkab sedang berjuang menurunkan angka stunting, karena merupakan salah satu musuh dalam pembangunan.
"Stunting mengakibatkan lahirnya generasi yang tidak tumbuh secara optimal, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia generasi penerus," katanya.
Selain melalui P2BMP, penurunan angka stunting juga dilakukan dengan berbagai program inovasi yang dikembangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bantul.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, stunting memiliki dampak jangka panjang dan jangka pendek yang dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing.
"Semua kemampuan dasar manusia, termasuk kecerdasan ditentukan oleh 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), oleh karena itu, sangat penting memberikan nutrisi terbaik pada 1000 HPK anak," kata Hasto.
