PMI DIY menekankan inovasi layanan hadapi transformasi digital

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Daerah Istimewa Yogyakarta GBPH Prabukusumo menekankan pentingnya inovasi layanan menghadapi era transformasi digital yang membawa banyak perubahan bagi masyarakat.

"PMI DIY harus berinovasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menuju transformasi digital," kata Prabukusumo saat Musyawarah Kerja (Muker) PMI DIY Tahun 2023/2024 di Yogyakarta, Sabtu.

Prabukusumo mengatakan tantangan pada 2024 semakin kompleks sehingga diperlukan penguatan pengembangan sumber daya sehingga organisasi PMI DIY semakin matang.

Perubahan pola aktivitas masyarakat yang tumbuh dan mengarah pada digitalisasi, kata dia, menjadi tantangan PMI menuju transformasi digital.

Selain transformasi digital, kata dia, tantangan terbesar PMI adalah bagaimana menjalankan program-program yang efektif dan berkelanjutan dengan pelibatan dan pemberdayaan kapasitas lokal.

Untuk menghadapi krisis dan kejadian bencana yang tidak terduga, lanjut Prabukusmo PMI DIY perlu membangun kapasitas internal dengan mengembangkan keahlian dan kompetensi khusus.

Sepanjang 2023, Prabukusumo menyebutkan PMI DIY telah memberikan layanan terkait bencana kekeringan di antaranya melalui distribusi air bersih sejumlah 10.117.000 liter di lima kabupaten dan kota, 51 kecamatan, 108 kelurahan dengan penerima manfaat 198.160 jiwa.

Selain itu inisiasi pelayanan ambulans PMI DIY sejumlah 66 kali dengan penerima manfaat 84.526 jiwa.

"Sampai dengan 26 Januari 2024 ini PMI juga masih mendistribusikan air bersih sejumlah 955.000 liter air bersih di dua kabupaten, 20 kelurahan dengan penerima manfaat sejumlah 7.421 jiwa," kata dia.

Sebagai organisasi yang mengandalkan kepercayaan masyarakat, menurut Prabukusumo, seluruh komponen PMI harus bekerja profesional dengan menjunjung tinggi prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yakni kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan.

"Prinsip tersebut harus menjadi pedoman dalam bekerja menghadapi dinamika dan tantangan operasi kemanusiaan ke depan. Selain tentu saja mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," kata Prabu.