Bantul gerakkan kader penyuluh keluarga berencana percepat turunkan stunting

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggerakkan seluruh kader maupun penyuluh keluarga berencana yang ada di kelurahan-kelurahan untuk percepatan penurunan angka stunting atau kondisi gangguan pertumbuhan anak yang saat ini di Bantul angkanya 6,36 persen.  

"Kita Bantul terus berpacu bagaimana agar stunting kita turunkan, salah satu upaya strategi kita adalah kerja keras turun ke bawah dengan menggerakkan semua sumber daya manusia yang ada di Bantul terutama ibu-ibu kader penyuluh keluarga berencana (PKB)," kata Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo usai rapat penurunan stunting di Bantul, Senin.

Selain penyuluh, kata dia, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang ada di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pendamping keluarga, tim percepatan penurunan stunting itu sendiri kita dilibatkan dalam menekan kasus stunting.

"Caranya kita adalah memberikan, membuat pola 'ngayemi-ngayomi', ngayemi itu adalah ketika kita turun ke bawah berkomunikasi dengan penganten baru atau ibu yang sedang hamil, kita harus paham betul apa persoalan yang muncul di keluarga," katanya.

Wabup mengatakan, persoalan keluarga yang dialami ibu hamil tersebut umumnya menyangkut urusan psikologi, urusan ekonomi, urusan kesehatan dan lain lain, sehingga petugas harus bisa membuat mereka ibu hamil tersebut merasa ayem atau tenang.  

"Kemudian 'ngayomi' itu kita mencarikan solusi terhadap masalah itu. Jadi, ketika para ibu hamil hatinya senang itu pertumbuhan janin akan menjadi bahagia, pertumbuhan janin menjadi sehat, jadi ngayemi dan ngayomi," katanya.  

Dia mengatakan, selanjutnya dari data yang diperoleh dari kawan pendamping keluarga yang terjun turun ke bawah, PLKB turun ke bawah, kader turun ke bawah, dan ibu-ibu PKK turun ke bawah, maka akan ketemu identifikasi persoalan.

"Dan di situlah nanti kita melakukan rapat untuk membuat konekting dengan dinas dinas lain, sehingga saya tekankan para Kepala Dinas harus memiliki satu program taktis yang bisa dipakai untuk diberikan kepada masyarakat terutama ada yang ada indikasi menuju ke stunting, indikasi kena stunting," katanya.

Dengan demikian, kata dia, para organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab dengan berbagai program intervensi stunting bisa segera menyelesaikan, dan memberikan solusi secara bersama-sama.

"Maka kami punya keyakinan stunting kita ke depan akan semakin turun dengan langkah strategi kita itu, karena tidak ada masyarakat, atau ibu hamil yang mengalami persoalan urusan psikologi di tingkat keluarga," katanya.