Kulon Progo (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak seluruh elemen masyarakat lintas pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi dan menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan digelar 27 November mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Marwanto di Kulon Progo, Kamis, mengatakan melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyukseskan Pilkada sejak Desember 2021.
“Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani pada 23 Desember 2021, waktu itu bupatinya masih Sutejo. Namun di salah satu klausul MoU disebutkan, selain berlaku lima tahun, juga MoU tersebut masih tetap berlaku meski terjadi pergantian kepemimpinan baik di jajaran bawaslu maupun pemkab.” kata Marwanto dalam audiensi Bawaslu Kulon Progo dengan Penjabat Bupati Kulon Progo.
Ia mengatakan ruang lingkup kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU untuk menyukseskan pilkada meliputi aspek netralitas, sosialisasi, pendidikan pemilih, aplikasi pengawasan pemilu, data penduduk, penertiban alat peraga kampanye dan kepustakaan-kearsipan.
"Kami berharap kerja sama bawaslu dan Pemkab Kulon Progo ini terjalin erat dalam menyukseskan Pilkada 2024," harapnya.
Usai audiensi dengan penjabat bupati, lanjut Marwanto minta izin berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sesuai ruang lingkup yang ada dalam MoU.
"Kami segera berkoordinasi dengan OPD teknis, seperti antisipasi netralitas ASN dalam pilkada," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Srie Nurkyatsiwi berpesan meski sejak dulu pilkada di Kulon Progo berjalan lancar aman tanpa konflik yang berarti, tapi jangan membuat kita lengah.
"Sejak 2017, kita tidak pilkada, barangkali ada dinamika baru yang perlu mendapat perhatian,” pesan Siwi.
