Bogor (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menjalin kerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan upaya memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara pertanahan dan tata ruang.
Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang berlangsung di Aula Badan Litbang Diklat Kumdil, MA, Megamendung, Kabupaten Bogor pada Kamis (29/08/2024)
“Merupakan bagian integral dari upaya kolaboratif antara Kementerian ATR/BPN dan MA, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tanah dan tata ruang, yang belakangan ini semakin kompleks dan dinamis,” jelas Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian.
Menurutnya, kerja sama ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hakim dalam memutuskan perkara pertanahan yang sering muncul di pengadilan.
“Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sengketa tanah seringkali melibatkan aspek hukum yang rumit, sehingga memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. Dengan kerja sama ini, kita berkomitmen untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efisien dalam mengelola sumber daya tanah yang sangat berharga,” ungkap Hardian.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Bambang Heri Mulyono juga menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang bisa dilakukan MA dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih baik.
“Salah satu yang kita bisa berikan dari jajaran peradilan adalah kita mewujudkan sistem yang baik, dengan menyiapkan para hakim yang benar-benar siap dengan semua perkara yang berkaitan dengan pertanahan,” tegasnya.
Adapun Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Plt. Kepala PPSDM Kementerian ATR/BPN, Hardian dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan MA, Syamsul Arief. Proses penandatanganan juga disaksikan oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta MA. (GE/RT)
Berita Lainnya
Terima sertifikat dari AHY, warga eks Timor Timur petik hasil kesetiaan kepada NKRI setelah 25 tahun
Minggu, 15 September 2024 21:32 Wib
Pertahankan disertasi selama tiga jam, AHY lulus dengan nilai A sempurna
Sabtu, 14 September 2024 14:56 Wib
Menteri AHY siapkan baseline program pertanahan dan tata ruang untuk transisi kepemimpinan
Jumat, 13 September 2024 19:44 Wib
AHY: Kepemimpinan transformasional dan orkestrasi SDM kunci pembangunan berkelanjutan
Kamis, 12 September 2024 21:12 Wib
Menteri AHY dan jajaran ATR/BPN terbitkan sertifikat tanah elektronik 38 kali lipat dalam enam bulan
Rabu, 11 September 2024 20:26 Wib
DPR RI setujui anggaran Kemen ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 T, AHY: Alokasi untuk lanjutkan Program Reforma Agraria
Selasa, 10 September 2024 17:44 Wib
AHY: Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat
Senin, 9 September 2024 19:43 Wib
Terima sertifikat tanah ulayat, Apai Janggut: Jaga dan peliharalah wilayah adat
Senin, 9 September 2024 12:22 Wib