Sleman (ANTARA) - Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kustini Sri Purnomo menilai kegiatan Lomba Administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) menjadi motivasi kalurahan (setingkat desa) dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi kalurahan.
"Melalui Lomba Administrasi LPMK tingkat DIY ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana implementasi kegiatan LPMK di Sleman dan di Kalurahan Sinduharjo khususnya," kata Kustini saat menerima kunjungan lapangan tim penilaian Lomba Administrasi LPMK Tingkat DIY di Kantor Kalurahan Sinduharjo Ngaglik, Senin.
Rombongan Tim Juri Penilaian Lomba Administrasi LPMK tingkat DIY dipimpin secara langsung Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM( DIY Ariyadi Bowo Leksono.
Bupati Sleman mengatakan bahwa kehadiran tim penilai merupakan bentuk apresiasi bagi Pemkab Sleman sekaligus jadi motivasi dalam mewujudkan tertib administrasi di tingkat kalurahan.
"Dengan adanya lomba ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana implementasi kegiatan LPM di Sinduharjo. Dengan demikian LPM dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai penampung aspirasi masyarakat sehingga perencanaan dan pembangunan mengakomodir keinginan dan aspirasi masyarakat," katanya.
Ia juga berpesan kepada perangkat Kalurahan Sinduharjo agar dapat menyelesaikan verifikasi lomba administrasi LPMK ini dengan baik.
"Setiap masukan dan evaluasi yang diberikan oleh tim penilai agar dapat segera ditindaklanjuti untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik," katanya.
Ariyadi Bowo Leksono mengataksn tujuan lomba ini diharapkan dapat meningkatkan semangat gotong royong seluruh warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di kalurahan.
"Kami telah mengirimkan indikator penilaian lomba kepada peserta lomba yakni kalurahan-kalurahan terpilih. Dengan kunjungan ini, kami berharap dapat melihat langsung program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan LPMK Sinduharjo," katanya.
Menurut dia, ada empat aspek yang akan dilihat dalam penilaian yakni aspek tata kelola kelembagaan LPMK, aspek pemberdayaan LPMK, aspek pendayagunaan LPMK, dan aspek inovasi program kegiatan.
"Dalam Undang Undang Desa Pasal 94 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan yang bersumber dari pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan semua lembaga kemasyarakatan yang ada di kalurahan," katanya.
