Bantul (ANTARA) - Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan banjir yang melanda daerah ini pada Minggu mengakibatkan bendungan Sungai Progo di wilayah Kelurahan Trimurti Srandakan jebol.
"Dilaporkan kejadian banjir di wilayah Kabupaten Bantul pada Minggu 26 Januari berdampak pada kerusakan bendungan Sungai Progo yang mengalami jebol," kata Kepala Pelaksana BPBD Bantul Agus Yuli Herwanto dalam keterangannya di Bantul, Minggu.
Menurut dia, luas kerusakan bendungan di Srandakan akibat debit aliran Sungai Progo yang deras tersebut dengan panjang 160 meter, dan lebar 35 meter, selain itu talud dengan panjang 25 meter dan tinggi 10 meter di aliran sungai tersebut hanyut.
"Bila tidak segera ditindaklanjuti, bendungan akan jebol atau longsor kembali, serta dapat memengaruhi konstruksi jembatan Srandakan," katanya.
Dia menjelaskan, estimasi kerusakan jembatan Srandakan milik Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) diperkirakan mencapai sebesar Rp1,5 miliar.
Menurut dia, awal mula diketahui jebolnya bendungan Srandakan itu ketika pada Minggu (26/1) pukul 06.00 WIB, salah satu warga yang sedang memancing di area bendungan Srandakan melihat bendungan jebol terbawa arus Sungai Progo yang deras.
"Melihat kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke BPBD Kabupaten Bantul untuk dapat ditindaklanjuti," katanya.
Tidak ada tantangan dan kendala yang dihadapi unsur BPBD dan BBWSSO dalam melakukan penanganan kerusakan bendungan tersebut, namun belum diketahui untuk tindak lanjut terkait bendungan Sungai Progo yang jebol.
"Untuk kebutuhan yaitu perlu pembangunan ulang bendungan, dipasang garis polisi dikarenakan banyak warga yang antusias melihat bendungan tersebut jebol karena ada talud yang longsor di sekitar lokasi tersebut," katanya.
Atas kejadian tersebut, BPBD Bantul meminta masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, mengingat cuaca ekstrem yang berdampak banjir masih berpotensi terjadi di wilayah Bantul.
"Selalu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Selalu berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, forum pengurangan risiko bencana -FPRB-, lembaga terkait, dan jejaring relawan untuk meningkatkan kewaspadaan," katanya.
