Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah Triwulan IV Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten ini dalam pembangunan daerah.
"Rakor (rapat koordinasi) ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan evaluasi kinerja seluruh OPD dalam pembangunan daerah," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih pada Rapat Koordinasi tersebut di Bantul, Jumat.
Bupati mengatakan, semua pihak di lingkungan pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan daerah bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab bersama.
"Melalui rapat koordinasi ini, kita juga dapat mengevaluasi capaian yang telah kita raih, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang masih dihadapi," katanya.
Bupati Bantul juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
"Setiap program yang kita jalankan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, karena pada akhirnya, pembangunan adalah untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita pastikan rupiah yang dikeluarkan dari APBD digunakan secara efektif dan efisien dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat," katanya.
Bupati juga mengatakan, Pemkab dihadapkan pada target pembangunan yang harus diselesaikan. Beberapa program prioritas, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan, harus menjadi fokus utama.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja mengatakan pokok bahasan yang disampaikan pada rakor meliputi capaian ekonomi makro Bantul, capaian kinerja pembangunan daerah sampai akhir 2024, kinerja dibandingkan dengan kabupaten lain, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.
Menurut dia, pada tahun 2024 persentase kemiskinan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 11,66 persen, atau setara dengan 126.960 jiwa. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 0,30 persen atau setara 1.580 jiwa dibandingkan dengan 2023.
"Selama beberapa tahun terakhir, persentase kemiskinan Kabupaten Bantul selalu mengalami penurunan," kata Sekda Bantul.
Sedangkan terkait dengan data tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bantul tercatat sebesar 3,62 persen, dan pada 2021 hingga 2024 tingkat pengangguran terbuka menurun secara berturut-turut.
"Namun pada 2023 dan 2024 kalau bandingkan, masih di atas angka rata-rata DIY. Jika dibandingkan dengan data nasional, tingkat pengangguran terbuka Bantul selama lima tahun berturut-turut mengalami penurunan konsisten," katanya.*