Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran dengan mengutamakan kegiatan maupun program kerja berbasis teknologi informasi pada tahun anggaran 2025.
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Rabu, mengatakan penerapan efisiensi anggaran menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 70 Tahun 2025 yang mengarahkan efisiensi dalam belanja operasional dan non-operasional.
"Kami dari Bawaslu Bantul sudah menerima surat edaran tersebut dan langsung berupaya melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya dengan mengutamakan kegiatan berbasis teknologi informasi atau digitalisasi," katanya.
Dia mengatakan, efisiensi anggaran di lembaganya dilakukan mencapai 50 persen atau sekitar Rp1,5 miliar dari total anggaran sebesar Rp3,7 miliar yang diterima pada 2025.
Didik mengatakan, berbagai kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini dialihkan ke format online atau daring. Salah satu implementasinya adalah ekspos hasil pengawasan panitia pengawas kecamatan (panwascam) dalam Pilkada 2024 yang akan dilakukan secara daring melalui zoom dan YouTube.
"Kita akan banyak melakukan kegiatan yang bersifat online, termasuk skema pelatihan bagi relawan pengawas partisipatif. Ini bagian dari upaya kita menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi," katanya.
Dia mengatakan, kebijakan dalam penerapan efisiensi anggaran ini diakui berdampak pada sejumlah program kerja, khususnya dalam peningkatan kapasitas pengawas di tingkat kabupaten dan kota.
"Program peningkatan kapasitas jajaran pengawas perlu kami rasionalisasi dan kaji ulang. Kami akan mencari skema yang tetap efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran," katanya.
Meski demikian, kata dia, Bawaslu Bantul tetap mengupayakan dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, meskipun dengan perubahan metode pelaksanaan program dari tatap muka menjadi daring akibat kebijakan efisiensi.
